Pemkab Pekalongan dan BPKP Jateng Gelar Workshop Keuangan Desa

PEKALONGAN, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (16/07/2026) pagi.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar mewakili Plt. Bupati Pekalongan, serta menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Buyung Wiromo Samudro, Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI Badrul Arifin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya, serta Analis Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Ahmad Rabo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ferry Iriawan, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan.

Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekda Yulian Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah menginisiasi terselenggaranya workshop tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk meningkatkan akuntabilitas di tingkat desa.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga workshop ini menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa," ujar Akbar .

Ia menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan memiliki komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan daerah maupun keuangan desa.

Komitmen tersebut, menurutnya, telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah sejak beberapa bulan terakhir.

"Ini momentnya tepat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan daerah dan tata kelola keuangan desa. Semangat kami, ingin memperbaiki tata kelola, “ katanya.

Sekda Yulian Akbar menambahkan bahwa semangat pembenahan tersebut dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Pekalongan pada bulan Agustus mendatang.

Ia mengatakan, semangat “Kajen Bangkit” yang diusung pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan merupakan ajakan untuk bangkit melalui perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

"Kabupaten Pekalongan akan memasuki usia 404 tahun. Melalui semangat “Kajen Bangkit”, kita ingin bangkit dari berbagai keterpurukan dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kami mohon doa dan dukungan, khususnya dari para kepala desa, kita perbaiki bareng-bareng tata kelola kita. Pemerintah Kabupaten ingin berbenah, saya minta pemerintah desanya juga bareng-bareng berbenah diri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda berharap seluruh kepala desa dapat memanfaatkan workshop tersebut sebagai sarana belajar bersama.

Menurutnya, kehadiran narasumber dari DPR RI, BPKP, Kementerian Desa, dan DJPb memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh informasi terbaru terkait arah kebijakan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa pada tahun 2027.

Ia juga mendorong para peserta untuk aktif bertanya dan menggali berbagai informasi, terutama mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat menjadi bekal dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

"Saya mengajak seluruh kepala desa memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Pelajari materi yang disampaikan para narasumber karena sangat bermanfaat. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya agar menjadi bekal dalam menyusun RKP Desa ke depan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Akbar turut menyampaikan pesan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan agar seluruh Kepala Desa mengelola Dana Desa secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat.

"Pak Plt. Bupati berpesan agar setiap rupiah dana yang masuk ke desa benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sesuai kebutuhan prioritas masyarakat desa, sehingga memberikan manfaat langsung dan berdampak nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Sekda juga meminta para Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing.

"Saya minta para Camat benar-benar cermat, teliti, dan tegas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa," pungkasnya. **

Tag: pengelolaan keuangan

Pemkab Pekalongan dan BPKP Jateng Gelar Workshop Keuangan Desa