Sidang Pleno UMK Kota Tegal 2027 Deadlock, Pembahasan Dilanjutkan Besok

Minggu, 22 November 2026 | 14.14 WIB
Suasana sidang pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal di Ruang Rapat Setda, Kompleks Balai Kota Tegal, Minggu 22 November 2026.
Suasana sidang pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal di Ruang Rapat Setda, Kompleks Balai Kota Tegal, Minggu 22 November 2026.

Sidang pleno UMK Kota Tegal 2027 deadlock akibat perbedaan usulan nilai alfa dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. Pembahasan dilanjutkan Senin.

TEGAL, puskapik.com - Sidang pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal, terkait usulan Upah Minimum Kota atau UMK tahun 2027 belum menghasilkan kesepakatan.

Perbedaan usulan nilai alfa dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha, membuat pembahasan berakhir deadlock, Minggu 22 November 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnakerin Kota Tegal, Ilham Prasetyo mengatakan, sidang pleno akan kembali dilanjutkan pada Senin 23 November 2026.

Baca Juga: UMK Tegal 2027 Dibahas, Dedy Yon Singgung Biaya Hidup Pekerja

Pemerintah berharap, pembahasan lanjutan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan mengenai besaran usulan UMK 2027.

"Untuk besaran usulan itu kita dari pemerintah ada istilahnya alfa. Alfa itu pengali kita sebesar satu. Sesuai ketentuan 0,5 sampai dengan 1. Pemerintah satu, kemudian dari pekerja juga satu, dari pengusaha 0,75," kata Ilham seusai sidang pleno.

Menurut Ilham, perbedaan nilai alfa tersebut menjadi salah satu hal yang masih perlu dibahas bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan.

Baca Juga: TMU Dampingi Warga Padasari Tegal, Pelatihan Herbal Hasilkan Tiga Produk

"Masing-masing pihak memiliki pertimbangan dalam menentukan besaran usulan upah minimum," ungkap Ilham.

Ilham menjelaskan, penentuan usulan UMK 2027 mengacu pada sejumlah indikator, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak atau KHL.

Pembahasan tersebut, merupakan tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan.

Pemerintah Kota Tegal juga harus memperhatikan tenggat waktu penyampaian usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ilham menyebut, berdasarkan surat dari pemerintah provinsi, usulan UMK kabupate kota harus disampaikan paling lambat 23 November 2026.

Sementara itu, penetapan UMK oleh gubernur dijadwalkan pada 25 November 2026.

"Makanya kita rapat hari ini untuk menentukan usulan besaran UMK Kota Tegal tahun 2027. Karena besok harus dikirimkan ke gubernur, kita upayakan besok sidang lagi. Mudah-mudahan sudah ada keputusan," ujar Ilham.

Sidang pleno tersebut sebelumnya dibuka Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Dalam arahannya, Dedy Yon meminta Dewan Pengupahan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk biaya konsumsi sehari-hari, dalam pembahasan upah minimum.

Dedy Yon juga berharap UMK Kota Tegal tahun 2027 dapat berada sedikit di atas Kabupaten Tegal.

Selain itu, dia menginginkan besaran upah minimum Kota Tegal setidaknya melampaui Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah.

Sebagai informasi, UMP Jawa Tengah tahun 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 2.655.454 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/438 Tahun 2026.

Dengan belum tercapainya kesepakatan dalam sidang pleno hari ini, penentuan usulan UMK Kota Tegal 2027 masih menunggu hasil pembahasan lanjutan Dewan Pengupahan pada Senin 23 November 2026. **

Artikel Terkait