BREBES, puskapik.com - Anggota Komisi II DPR RI, Shintya Sandra Kusuma, angkat suara terkait kekhawatiran nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Dalam keterangannya, Shintya membeberkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satu isu utama yang dibahas adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Perda Sampah Tegal Akan Direvisi, DPRD Soroti Ketimpangan Pengelolaan

“Memang dalam RDP kemarin, kami banyak membahas soal implementasi UU HKPD, terutama batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di daerah,” kata Shintya.

RDP tersebut turut melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Ombudsman Republik Indonesia.

Menurutnya, kekhawatiran paling besar datang dari kalangan PPPK yang berpotensi terdampak jika pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Baca Juga: Budidaya Rumput Laut Dorong Produktivitas Tambak dan Ekonomi Pesisir di Kabupaten Kendal

“Banyak PPPK yang khawatir, jangan-jangan mereka yang akan dikorbankan ketika daerah melakukan efisiensi. Ini yang kami soroti secara serius di Komisi II,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan tenaga kerja, terutama yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.

“Jangan sampai kebijakan ini malah mengorbankan tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat,” tegasnya.