Angka Tertinggi di Jateng, DPRD Minta Bupati Brebes Bentuk Tim Khusus Pengetasan Kemiskinan

Kamis, 16 April 2026 | 14.37
Sekretaris Komisi I DPRD Brebes, Heri Fitriansyah saat mengikuti rapat di DPRD Brebes.
Sekretaris Komisi I DPRD Brebes, Heri Fitriansyah saat mengikuti rapat di DPRD Brebes.

DPRD Brebes soroti tingginya kemiskinan dan pengangguran. Bupati diminta bentuk tim khusus terintegrasi untuk percepat penanganan dan solusi konkret.

BREBES, puskapik.com - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Brebes, mendapat sorotan serius dari DPRD setempat.

Bahkan, DPRD Brebes meminta Bupati Berbes Paramitha Widya Kusuma untuk segera membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

"Kami mendorong Bupati Brebes untuk segera membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan dan pengangguran ini. Kami sudah menyampaikan ini saat rapat LKPJ Pemkab Brebes tahun 2025. Bahkan, pembentukan tim ini juga menjadi rekomendari khusus DPRD," ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga: Suhu Kawah Gunung Slamet Tembus 411 Derajat, Pemalang Waspada

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai 257,29 ribu jiwa atau 14,5 persen.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Brebes mencapai 93.581 jiwa atau 8,07 persen. Angka tersebut tercatat paling tinggi di Jawa Tengah, meski jumlahnya mengalami penurunan. Hal itu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.

"Data Statistik ini menunjukkan bahwa Brebes masih Tertinggal dari daerah lain. Khususnya untuk angka kemiskinan dan pengangguran kita paling tinggi di Jawa Tengah, baik secara Prosesentase maupun jumlah penduduknya," ungkap Heri.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Tekankan Kolaborasi DPRD dengan Pemda dalam Pembangunan Daerah

Dia menjelaskan, tim khusus pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut nantinya harus terintegrasi dengan pihak swasta, masyarakat dan pihak akademisi.

Artinya, selain unsur pemerintah daerah, tim juga melibatkan pihak akademisi, pengusaha hingga tokoh masyarakat.

Halaman 1 dari 2

Artikel Terkait