Ahmad Luthfi Target Dry Port Jateng Dua Tahun Harus Berdiri
Pemprov Jateng mempercepat pembangunan dry port di Batang dan Kendal. Ahmad Luthfi menargetkan pembangunan rampung dalam dua tahun untuk memperkuat logistik industri.
BEKAS, puskapik.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memacu pembangunan dry port (pelabuhan darat) untuk memangkas ketergantungan arus logistik industri terhadap Jakarta dan Surabaya.
Targetnya tegas yakni fasilitas pelabuhan darat tersebut harus mulai terwujud dalam dua tahun ke depan.
Langkah percepatan itu dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port di kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8/2026).
Baca Juga: HUT RI ke 81, Polres Pekalongan Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih
Ia datang bersama pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kunjungan tersebut bukan sekadar melihat fasilitas. Ahmad Luthfi ingin memastikan konsep dry port yang akan dibangun di Jawa Tengah benar-benar mampu menjawab persoalan logistik sekaligus memperkuat daya saing kawasan industri.
Baca Juga: Ta'aruf Pengurus Baru PKB Pemalang, Ajeng Targetkan 13 Kursi DPRD di Pileg 2029
“Sekitar 70 persen kontainer di Jawa Tengah pengirimannya masih banyak ke Jakarta dan Surabaya. Untuk menopang Pelabuhan Tanjung Emas yang kurang maksimal, salah satu solusinya adalah dry port,” kata Luthfi seusai berdiskusi dengan pengelola Cikarang Dry Port.
Menurut dia, keberadaan dry port menjadi penting karena pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah harus diikuti dengan sistem logistik yang efisien. Tanpa dukungan logistik yang memadai, biaya distribusi berpotensi tetap tinggi dan mengurangi daya saing produk industri dari Jateng.
Dry port yang berfungsi sebagai terminal logistik di daratan tersebut menjalankan fungsi seperti pelabuhan laut. Taruh misal mulai bongkar muat dan penyimpanan kontainer, pemeriksaan kepabeanan, konsolidasi barang, hingga pengurusan dokumen ekspor-impor.
Pemprov Jateng mengantongi dua alternatif lokasi pembangunan dry port. Masing-masing memiliki luas sekitar 50 hektare, yakni di kawasan KITB Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal.
Untuk lokasi Batang, proses persiapannya dinilai lebih maju. Kesepahaman telah terjalin antara PT KAI, Pelindo, KITB, SPJT, dan BUMD Batang. Tahap berikutnya berupa studi kelayakan dan pemilihan konsultan perencana.
“Yang sudah kita kerjakan sekarang adalah di KITB, sudah MoU, tapi juga menunggu perkembangan situasi. Prinsipnya, dua tahun ke depan dry port harus jadi,” tegas Luthfi.
Dalam studi tersebut, rombongan Pemprov Jateng mempelajari langsung pengelolaan Cikarang Dry Port yang telah beroperasi sejak 2010. Fasilitas tersebut menjadi salah satu simpul logistik yang melayani aktivitas ekspor-impor ratusan perusahaan industri.
Direktur Cikarang Dry Port, Noor Yusuf, mengatakan, fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 500 perusahaan industri, dengan cakupan pengguna mulai dari Tangerang, Cikarang, Cikampek hingga Bandung.
