Bukan Cuma Gratis, Pemprov Jateng Ingin Sekolah Rakyat Punya Fasilitas Terbaik demi Angkat Derajat Anak Kurang Mampu, 31 Juli Sudah Dibuka
Pemprov Jateng mematangkan persiapan Sekolah Rakyat permanen jelang operasional 31 Juli 2026, mulai dari rekrutmen siswa, guru, asrama, hingga fasilitas pendukung.
SEMARANG, puskapik.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada 31 Juli 2026.
Berbagai kendala mulai dari rekrutmen siswa, kesiapan bangunan, asrama, hingga sarana pendukung, menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, yang digelar Senin, 20 Juli 2026,di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin, mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target. Sehingga Sekolah Rakyat permanen dapat mulai beroperasi pada akhir Juli.
Baca Juga: Puluhan Inovasi Mahasiswa USM Ramaikan Expo KKN di Kendal
"Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada," kata Sekda, ditemui seusai memimpin Rakor.
Rakor diikuti dinas sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi sekolah rakyat, Kementrian PU sebagai pelaksana proyek, dan kepala sekolah rakyat.
Menurut Sumarno, salah satu persoalan yang muncul adalah rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengejar penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama.
"Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Sumarno meminta seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
"Kami meminta kabupaten/kota melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana yang masih dibangun. Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak," katanya.
Sumarno menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh asal-asalan.
"Jangan sampai ala kadarnya, tapi benar-benar harus kita perhatikan. Harusnya lebih baik daripada anak-anak yang mampu, karena ini adalah memang menjadi PR kita. Untuk mengangkat anak-anak kita menjadi derajatnya lebih tinggi lagi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan, pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk sekolah rakyat permanen di Sukoharjo hingga kini memang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihak sekolah tetap optimistis operasional akan dimulai sesuai jadwal.
