Buruh Kendal Bertahan Tuntut UMK 100 Persen KHL, Nilainya Rp4,2 Juta

Jumat, 20 November 2026 | 15.34 WIB
Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit. Dokumen
Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit. Dokumen

Buruh Kendal menuntut UMK 2027 sebesar Rp4,2 juta atau 100 persen KHL. Penetapan upah masih dibahas Dewan Pengupahan dengan tenggat 23 November.

KENDAL, puskapik.com – Perjuangan buruh Kabupaten Kendal untuk mendapatkan upah layak pada 2027 memasuki babak pembahasan.

Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027, kalangan buruh tetap bersikukuh menuntut upah sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang nilainya mencapai Rp4,2 juta.

Tuntutan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Kerja Sama Tripartit yang digelar Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pertemuan itu mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyamakan persepsi sebelum pembahasan resmi di Dewan Pengupahan.

Baca Juga: Jateng Kejar Target Stunting 16 Persen, Pendampingan Ibu dan Balita Diperkuat

Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal, Sudarmadji, menegaskan tidak ada perubahan sikap dari kalangan pekerja. Mereka tetap menginginkan penetapan UMK berdasarkan 100 persen KHL sebagaimana regulasi yang menjadi acuan perjuangan buruh.

Menurutnya, perwakilan buruh yang duduk di Dewan Pengupahan nantinya hanya akan menyampaikan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya Bupati Kendal, Jumat 20 November 2026.

"Intinya sama, karena kawan-kawan yang ada di Dewan Pengupahan perwakilan dari buruh itu menyuarakan aspirasi yang telah kita sampaikan sesuai rekomendasi kepada Forkopimda, terutama kepada Ibu Bupati," ujarnya.

Baca Juga: Baznas Kabupaten Tegal Sasar 18 Kecamatan, Bagikan Kacamata Gratis Untuk Siswa SD dan Guru PPPK- PW

Sudarmadji mengatakan, buruh tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang menjadi dasar tuntutan KHL 100 persen. Dengan nilai KHL Kendal sebesar Rp4,2 juta, buruh berharap angka tersebut bisa menjadi dasar penetapan upah minimum tahun depan.

Tidak hanya UMK, kalangan buruh juga kembali menagih komitmen Bupati Kendal mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Janji tersebut sebelumnya disampaikan dalam pembahasan penetapan UMSK tahun 2026.

"Makanya sekarang kami akan tagih untuk 2027 agar bisa ditetapkan UMSK, upah minimum sektoral seperti Kabupaten Kendal dan Batang tahun 2027," tegasnya.

Mengenai besaran UMSK, Sudarmadji menyerahkan kepada mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan. Namun, pihaknya menekankan agar upah minimum sektoral benar-benar ditetapkan pada 2027.

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, penetapan UMK 2027 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penetapan dilakukan pada Desember, tahun ini pemerintah daerah harus menetapkan UMK paling lambat 23 November 2026.

Jadwal tersebut mengikuti tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yang dijadwalkan pada 21 November 2026.

"Terkait UMK tahun ini memang penetapannya maju dibanding 2026. Jadi, tahun ini harus paling lambat 23 November, setelah penetapan UMP. Kalau UMP kan 21," jelasnya.

Dyah menyebut adanya regulasi baru yang membuka peluang penetapan UMK berdasarkan KHL. Kendati demikian, keputusan akhir tetap harus melalui pembahasan bersama seluruh unsur dalam Dewan Pengupahan.

Menurutnya, pembahasan tersebut akan melibatkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan buruh, akademisi, praktisi, serta pemerintah. Karena itu, masing-masing pihak perlu menyampaikan pandangan sebelum ditentukan besaran upah yang disepakati.

"Ini ada undang-undang yang baru yang memberikan peluang untuk memberikan UMK sesuai dengan KHL. Tentunya masih menunggu tahapan pembahasan karena pembahasannya baru akan dilaksanakan besok," katanya.

Dyah berharap proses pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang bisa diterima seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

Adapun nilai KHL Kabupaten Kendal saat ini mencapai Rp4,2 juta. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan KHL Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar Rp3,7 juta.

Perbedaan nilai KHL tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan UMK Kendal 2027. Namun, besaran upah yang akan ditetapkan masih menunggu hasil pembahasan Dewan Pengupahan.

Dengan tenggat penetapan yang semakin dekat, pemerintah daerah dituntut segera mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha agar keputusan UMK 2027 dapat ditetapkan sesuai jadwal. **

Artikel Terkait