DBHCHT Lindungi 9.000 Pekerja Rentan di Semarang, Agustina: Rokok Ilegal Gerus Usaha yang Taat Cukai

Selasa, 17 November 2026 | 21.39 WIB
Pemusnahan BKC di Semarang
Pemusnahan BKC ilegal di halaman Balai Kota Semarang, Selasa 17 November 2026.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi ekosistem ekonomi kerakyatan

SEMARANG, puskapik.com - Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

Produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan menggerus pasar industri hasil tembakau yang taat membayar cukai.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi ekosistem ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil.

Baca Juga: Dibanding Daerah Tetangga, Tarif Air PDAM Pemalang Ternyata Lebih Murah

"Penindakan hari ini adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan pengusaha yang patuh hukum tetap terlindungi," ujarnya saat menghadiri pemusnahan BKC ilegal di halaman Balai Kota Semarang, Selasa 17 November 2026.

Menurut Agustina, langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan Kota Semarang, khususnya pilar Semarang Makmur dan Semarang Tangguh.

Pemerintah berkomitmen melindungi UMKM, industri hasil tembakau lokal, serta pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan.

Sepanjang 2026, sinergi Pemkot Semarang, Bea Cukai, dan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Kedungsepur telah menghasilkan 79 kali operasi penindakan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Budi Prasetiyo, menjelaskan, operasi tersebut menyasar berbagai saluran distribusi, mulai dari toko kelontong, penjualan daring, hingga pengedar keliling.

Dari rangkaian penindakan itu, petugas mengamankan 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 9,68 miliar, sedangkan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 5,98 miliar.

DBHCHT Lindungi 9.000 Pekerja Rentan

Agustina menekankan, pemberantasan rokok ilegal juga memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab, penerimaan cukai memberikan kontribusi terhadap pembiayaan berbagai program melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pemkot Semarang mengalokasikan DBHCHT untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sedikitnya 9.000 pekerja rentan. Selain itu, dana tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan kerja berbasis kompetensi, terutama bagi keluarga buruh rokok.

"Setiap batang rokok ilegal yang berhasil kita cegah peredarannya turut menyelamatkan jaminan perlindungan bagi para pekerja informal dan membuka akses peningkatan keahlian bagi warga serta keluarga buruh rokok," jelasnya.

Karena itu, Agustina mengajak pengusaha rokok, pedagang, dan masyarakat untuk bersama-sama menolak produk ilegal. Edukasi publik, pertukaran informasi, serta penguatan pengawasan lapangan perlu terus dilakukan agar peredaran BKC ilegal dapat ditekan.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi Bea Cukai, Satpol PP, TNI, Polri, serta pemerintah daerah di wilayah Kedungsepur dan sekitarnya.

Menurutnya, pengawasan terpadu lintas daerah menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak peredaran barang ilegal sekaligus menjaga keberlanjutan manfaat penerimaan cukai bagi masyarakat. ***

Artikel Terkait