Negara Terancam Rugi Rp5,9 M akibat Rokok Ilegal, Wali Kota Semarang Agustina: Uangnya Bisa untuk Rakyat

Praktik perdagangan tanpa pita cukai resmi maupun menggunakan pita cukai palsu tidak hanya merugikan industri hasil tembakau tetapi juga mengurangi potensi pendapatan negara
SEMARANG, puskapik.com – Peredaran rokok ilegal menjadi ancaman serius bagi penerimaan negara.
Praktik perdagangan tanpa pita cukai resmi maupun menggunakan pita cukai palsu tidak hanya merugikan industri hasil tembakau yang taat aturan, tetapi juga mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemberantasan barang kena cukai ilegal harus menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: DBHCHT Lindungi 9.000 Pekerja Rentan di Semarang, Agustina: Rokok Ilegal Gerus Usaha yang Taat Cukai
Sebab, kebocoran penerimaan dari sektor cukai pada akhirnya dapat berdampak terhadap kemampuan negara dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pembiaran terhadap hal ini tentu akan membuat para pelaku usaha tidak taat, dan kemudian di akhirnya akan mengganggu proses pelayanan-pelayanan karena pajak yang tidak bisa masuk ke kas negara," kata Agustina dalam kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di Semarang, Selasa 17 November 2026.
Agustina menjelaskan, rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Kondisi tersebut merugikan pengusaha yang selama ini menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan membayar cukai kepada negara.
Karena itu, Pemkot Semarang menempatkan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan Semarang Makmur dan Semarang Tangguh.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil melalui kolaborasi antara Bea Cukai, Pemkot Semarang, dan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Kedungsepur.
Sepanjang 2026, sebanyak 79 kali operasi penindakan telah dilakukan dengan menyasar toko kelontong, peredaran melalui platform daring, hingga pengedar keliling.
Dari rangkaian operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan lebih dari 6 juta batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp9,6 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan tercatat sebesar Rp5,9 miliar atau hampir Rp6 miliar.
Menurut Agustina, angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman peredaran barang kena cukai ilegal terhadap penerimaan negara. Penindakan juga menjadi bukti bahwa kehadiran negara diperlukan untuk memastikan aturan berjalan dan hak penerimaan negara terlindungi.
Dia menambahkan, penerimaan dari sektor cukai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Di Kota Semarang, DBHCHT antara lain dimanfaatkan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sedikitnya 9.000 pekerja rentan serta mendukung pelatihan kerja berbasis kompetensi, terutama bagi keluarga buruh rokok.
Baca Juga: Dibanding Daerah Tetangga, Tarif Air PDAM Pemalang Ternyata Lebih Murah
"Setiap batang rokok ilegal yang berhasil kita cegah peredarannya turut menyelamatkan jaminan perlindungan bagi para pekerja informal dan membuka akses peningkatan keahlian bagi warga dan keluarga para buruh rokok," ujarnya.
Agustina mengajak masyarakat untuk tidak membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal. Dia juga meminta seluruh pihak aktif memberikan informasi kepada petugas apabila menemukan indikasi peredaran barang kena cukai tanpa ketentuan yang sah.
Menurutnya, menjaga penerimaan negara dari sektor cukai bukan hanya tanggung jawab Bea Cukai, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin kuat, Pemkot Semarang berharap kebocoran penerimaan negara akibat peredaran barang kena cukai ilegal dapat ditekan dan anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk kepentingan masyarakat.***
Artikel Terkait

DBHCHT Lindungi 9.000 Pekerja Rentan di Semarang, Agustina: Rokok Ilegal Gerus Usaha yang Taat Cukai

Dibanding Daerah Tetangga, Tarif Air PDAM Pemalang Ternyata Lebih Murah

Pansus CDOB Tinjau Pendapa Bumiayu, Lihat Potensi Jadi Kantor Bupati Sementara
