Entaskan Kemiskinan, 30 Ribu RTLH di Jateng Dibedah Tahun Ini
Program BSPS 2026 targetkan bedah 30 ribu RTLH di Jateng, percepat pengentasan kemiskinan dan dorong ekonomi lokal melalui kolaborasi pusat-daerah.
BREBES, puskapik.com - Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah bakal mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat pada 2026.
Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 30 ribu RTLH di Jawa Tengah ditargetkan dibedah menggunakan dana APBN, naik tajam dibanding realisasi tahun 2025 yang hanya 7.532 unit.
Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026), oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Baca Juga: Kuatkan Ekosistem, Nawal Yasin Optimistis UMKM Jateng Kian Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia
Program ini menjadi bagian dari percepatan target nasional pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar Sirait mengatakan, lonjakan target BSPS di Jawa Tengah menunjukkan percepatan nyata program perumahan rakyat.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” kata Maruarar.
Baca Juga: Ribuan Guru dan Tendik Ramaikan Fun Run Bareng Sekda di Selo Boyolali
Menurutnya, pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten/kota yang belum memperoleh alokasi program, pada 2026 seluruh daerah di Indonesia dipastikan mendapatkan bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujarnya.
Selain BSPS, pemerintah pusat juga mendorong akses pembiayaan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman berbunga rendah untuk renovasi rumah maupun pengembangan usaha.
“Dari sisi demand, bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Ini program nyata Presiden Prabowo supaya rakyat bisa keluar dari jeratan rentenir,” ucap Maruarar.
Ia juga meminta pelaksanaan program bedah rumah mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah sebagai pemasok material bangunan.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” katanya.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan RTLH di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk menekan angka kemiskinan, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
