Kendal Andalkan Industri dan Infrastruktur Pacu Ekonomi 2027

KENDAL, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Kendal mulai menyiapkan strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2027.

Sektor industri dan infrastruktur dibidik menjadi dua kekuatan utama untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Penguatan kedua sektor tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tengah disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Baca Juga: Cak Imin Janjikan Perhatian Khusus untuk Pengentasan Kemiskinan di Brebes

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan ekonomi melalui sejumlah langkah strategis.

Di antaranya hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian serta peternakan, peningkatan investasi, pengembangan sentra industri, hingga kawasan peruntukan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.

"Penguatan ekonomi ini merupakan salah satu dari 8 isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan tahun depan," kata Benny dalam rapat paripurna DPRD Kendal, Selasa 3 November 2026.

Baca Juga: Ada 'Cawe-cawe' Perangkat Desa di Pilkades Taman Pemalang

Menurutnya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada peningkatan investasi. Ketersediaan infrastruktur pendukung dan kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting agar peluang ekonomi dapat dimanfaatkan masyarakat.

Karena itu, Pemkab Kendal akan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan akses jalan dan transportasi massal.

Infrastruktur tersebut diarahkan untuk menunjang aktivitas ekonomi, mendukung pusat pertumbuhan baru, serta meningkatkan akses menuju kawasan pariwisata.

"Infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kawasan pariwisata," sambungnya.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga berupaya memperkecil kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri.

Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dinilai penting agar masyarakat lokal dapat mengambil bagian dalam perkembangan investasi di Kendal.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penguatan literasi, dan peningkatan peran pemuda turut menjadi perhatian pembangunan tahun depan.

Benny menyebutkan, terdapat delapan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, persoalan lainnya mencakup kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, pemerataan infrastruktur, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta kondusivitas wilayah dan penanganan bencana.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkab Kendal akan memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perluasan kesempatan kerja, serta ketahanan pangan.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah desa berstatus mandiri.

Sementara dalam bidang lingkungan, sejumlah program disiapkan, mulai pengelolaan sampah menuju zero waste, penguatan ekonomi sirkular, penyediaan air minum dan sanitasi aman, hingga penanganan kawasan kumuh serta penyediaan rumah layak huni.

Reformasi birokrasi juga akan diperkuat melalui riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penanganan bencana dan pemeliharaan kondusivitas wilayah turut masuk dalam agenda pembangunan 2027.

Benny berharap, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat menyempurnakan rancangan anggaran sehingga program yang disusun benar-benar terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Terima kasih atas kritik, saran, serta masukan untuk menjadikan rancangan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2027 ini menjadi lebih baik, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada banyaknya program pembangunan. Optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian.

Salah satu hal yang disoroti fraksi-fraksi DPRD adalah potensi pendapatan daerah serta kemungkinan kebocoran penerimaan yang dapat mengurangi kemampuan keuangan daerah.

Menurut Mahfud, belanja daerah harus diarahkan pada program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Jadi diharapkan belanja daerah juga harus diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.

Ia mengakui, sejumlah masukan fraksi dalam pandangan umum masih bersifat normatif sehingga perlu diperdalam dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD akan membahas RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mahfud juga mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak hanya mengacu pada prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun program kepala daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses juga harus mendapat perhatian.

Pembahasan RAPBD 2027 ditargetkan mencapai kesepahaman sebelum batas akhir pada 30 November 2026, terutama terkait penentuan program-program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD.

"Harapannya, sampai batas akhir pada 30 November nanti sudah ada kesepahaman, terutama mengenai program-program prioritas," tandasnya. **