Sekda Jateng Ingatkan Bahaya Pembobolan Data: Cyber Security Harus Diperkuat!

SEMARANG, puskapik.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, meminta pengamanan data pemerintah terus diperkuat agar informasi strategis tidak mudah diintervensi, dirusak, maupun dibobol pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Sumarno saat Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 21 Juli 2026. Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Baca Juga: Perda KTR Kota Tegal Berlaku, Sanksi Pelanggar Tunggu Perwal

Menurut Sumarno, transformasi digital merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, tepat, transparan, sekaligus efisien bagi masyarakat.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan," kata Sumarno.

Baca Juga: Bedah Novel Menghadang Kubilai Khan Hadir di Solo Angkat Tema Heroisme Leluhur Nusantara, Ini Jadwalnya

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, lanjut Sekda, digitalisasi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan, aset, hingga sumber daya lainnya.

Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, Sumarno mengingatkan adanya ancaman baru yang tidak boleh diabaikan, yakni serangan terhadap sistem dan data elektronik pemerintah.

"Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol," tegasnya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan sistem manual yang relatif mudah mendeteksi adanya penyalahgunaan, ancaman terhadap sistem digital sering kali tidak terlihat.

Karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi perhatian utama dalam implementasi pemerintahan digital.

"Cyber security (keamanan siber) ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia menjelaskan, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan sejumlah daerah di Jawa Tengah telah meraih predikat memuaskan, di antaranya Banyumas, Kota Semarang, Surakarta, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Meski demikian, masih terdapat daerah yang perlu didorong agar mampu meningkatkan kualitas tata kelola digitalnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong lahirnya komitmen bersama antarpemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam implementasi pemerintahan digital.