Mangrove Pekalongan Didorong Jadi Pilot Project Pantura, Pemerintah Pusat Targetkan Program NEK Mulai September
Kabupaten Pekalongan didorong menjadi pilot project NEK Mangrove Pantura. Pemerintah pusat menargetkan tahap awal program mulai September 2026 untuk manfaat ekonomi
PEKALONGAN, puskapik.com – Kabupaten Pekalongan berpeluang menjadi daerah percontohan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Mangrove di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).
Peluang tersebut mengemuka setelah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menjadi salah satu narasumber dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus peluncuran Program NEK Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Dalam simposium tersebut, Sukirman memaparkan praktik pengelolaan mangrove di Kabupaten Pekalongan yang memadukan upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Mahasiswa KKN Ditemukan Meninggal di Kamar Posko KKN di Doro Pekalongan
Sukirman tampil bersama sejumlah narasumber nasional dan internasional, di antaranya Guru Besar FEB UI sekaligus tokoh pelopor kebijakan lingkungan hidup Prof. Emil Salim, Chief Technology Officer Danantara Development Management Fund Sigit Puji Santosa, Representative FAO Rajendra Aryal, serta Natural Resources Management Specialist World Bank Hasna Wihdatun Nikmah.
Paparan mengenai pengelolaan mangrove Pekalongan mendapat apresiasi dari Deputi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris.
Baca Juga: Bupati Lepas 48 Pramuka Terbaik Brebes ke Jamnas XII, Ini Pesannya
Menurut Abdul Haris, Pemkab Pekalongan dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan potensi ekonomi karbon dari ekosistem mangrove.
Bahkan, Kabupaten Pekalongan dinilai memiliki peluang menjadi pilot project sekaligus trendsetter bagi pemerintah daerah lain di sepanjang Pantura.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pekalongan yang tadi sudah menjadi leader untuk deklarasi komitmen bagaimana mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dari mangrove,” ujar Abdul Haris.
Ia mengatakan pemerintah pusat akan mendorong Kabupaten Pekalongan menjadi daerah percontohan agar praktik pengembangan NEK Mangrove yang dilakukan dapat direplikasi di daerah Pantura lainnya.
“Ke depannya, kami juga akan menjadikan Kabupaten Pekalongan ini menjadi pilot project dan juga sebagai contoh trendsetter untuk semua pemerintah daerah di sepanjang Pantai Utara Jawa,” katanya.
Abdul Haris berharap program tersebut segera direalisasikan sehingga potensi sumber daya yang selama ini belum tergarap maksimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Ia menyebut pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada Pemkab Pekalongan. Pelaksanaan tahap awal program ditargetkan dapat dimulai pada September 2026, dengan tetap menyesuaikan kesiapan daerah.
Salah satu langkah awal yang ditekankan adalah melakukan pemetaan potensi kawasan mangrove.
