Plt. Bupati Sukirman Ajak Pelaku UMKM Pekalongan Pahami Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

PEKALONGAN, puskapik.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS.,MS., menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dengan Stakeholder Pemilik Binaan UMK di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (16/07/2026) siang.

Kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri.

Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri beserta jajaran LKPP yang telah menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

Baca Juga: Wagub Taj Yasin Usul Pendidikan Vokasi Dikenalkan Sejak SMP

"Kepada Bapak Hanif Dhakiri beserta seluruh tim atas inisiasi dan dorongannya kepada Pemkab Pekalongan ataupun kepada para pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan dalam kaitannya menggelar acara semacam ini. Ini tentu sangat penting dan fundamental bagi kami," ujar Sukirman.

Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi bekal penting bagi pelaku usaha agar memahami aturan, kebijakan, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Pekalongan dan BPKP Jateng Gelar Workshop Keuangan Desa

"Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pada siang hari ini menjadi penting karena terdapat rambu-rambu dan beberapa hal yang kira-kira memang itu harus kita jalankan bersama-sama, harus kita patuhi bersama-sama agar dalam proses penyiapan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan ini bisa berjalan normatif, bisa berjalan sesuai aturan main yang ada, dan kemudian semuanya nyaman, selamat, dan kita tetap masih bisa berusaha sampai kemudian bisa menyejahterakan lingkungan kita," katanya.

Sukirman juga mengajak seluruh peserta untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan LKPP, termasuk berbagai program yang memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menilai Kabupaten Pekalongan memiliki potensi UMKM yang sangat besar.

"Saya berharap para peserta terus mengikuti arahan-arahan dari LKPP yang hari ini pasti akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait di dalamnya, kebijakan-kebijakan seperti apa, dan seterusnya, kemudian dorongan kepada UMKM seperti apa. Karena Pekalongan dan juga Kota Pekalongan menjadi sentra UKM dan UMKM, tidak hanya batik, tetapi kulinernya juga berjalan dengan baik, kemudian kerajinan-kerajinan lainnya yang kualitasnya sudah bisa dipasarkan secara nasional," ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti 150 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Pekalongan dan sebagian lainnya dari Kota Pekalongan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut hadir secara virtual Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2024-2029 Muhammad Hanif Dhakiri.

Sementara itu, pemateri kegiatan meliputi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Deerah Kabupaten Pekalongan Zaenuri, Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekda sekaligus PLT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, Ketua Tim Kerjasama Non Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Yobbi Nerbuwono, Serta Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Hubungan Masyarakat, Desi Kartika. Dengan moderator Analis Kebijakan Ahli Muda UKPBJ Pemkab Pekalongan Muta’ali. **