Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Tegal Fokuskan Musrenbang 2027 pada Infrastruktur Dasar

Rabu, 1 April 2026 | 19.01 WIB
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Amangkurat, Selasa, 31 Maret 2026.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Amangkurat, Selasa, 31 Maret 2026.

Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo Amangkurat fokus pada percepatan infrastruktur dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal.

SLAWI, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Hal ini ditegaskan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Amangkurat, Selasa, 31 Maret 2026.

“Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas,” ujar Bupati Tegal.

Baca Juga: Antisipasi Tawuran Patroli Malam di Kota Tegal Ditingkatkan

Menurutnya, hasil Musrenbang akan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 bersama DPRD Kabupaten Tegal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut memberikan pandangan terkait potensi pengembangan sektor unggulan daerah.

Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Suharyo Joko Purmono menilai sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah memiliki peluang besar dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Baca Juga: Relawan Jadi Ujung Tombak, PMI Kota Tegal Bentuk Forum hingga Kelurahan

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan berbasis komunitas, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

“Penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” jelasnya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2025 mencapai 5,97 persen.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 7,61 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah melakukan verifikasi secara ketat terhadap usulan Musrenbang yang mencapai Rp456 miliar agar tetap tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya belanja pegawai,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pemerataan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, serta pengembangan pariwisata berbasis pengalaman.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus didorong melalui program satu desa satu sarjana dan pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Tegal Faried Wajdy menjelaskan bahwa penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up).

Dari hasil penjaringan aspirasi, tercatat sebanyak 1.140 usulan dari tingkat desa yang kemudian melalui proses kajian hingga menghasilkan 314 usulan prioritas di tingkat kecamatan.

“Usulan yang masuk didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Selain melalui mekanisme tersebut, pendekatan inklusif juga dilakukan melalui penyelenggaraan Musrenbang tematik untuk mengakomodasi aspirasi kelompok perempuan, anak, penanganan stunting, serta penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan memastikan perencanaan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. **

Artikel Terkait