Nelayan Pantura Tegal Menjerit, Muara Dangkal, Fasilitas Pelabuhan Minim Hingga BBM Sulit

SLAWI, puskapik.com - Nelayan di Pantura Kabupaten Tegal mengeluhkan dangkalnya pelaburan Muara Sungai Cenang di Desa Suradadi yang mengalami pendangkalan cukup parah.

Selain itu, fasilitas pelabuhan juga minim dan nelayan juga kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu terungkap saat Dialog Kebijakan yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Tegal di Meeting Room Hotel Solaris, Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Senin 24 Agustus 2026.

Baca Juga: Jateng Masuk Gerbong PLTS 100 GWp, Proyek Gajah Mungkur Mulai Dibangun

"Muara Cenang mengalami pendangkalan cukup parah. Nelayan kesulitan ketika hendak keluar untuk melaut maupun saat akan masuk kembali untuk berlabuh,” kata Bidang Advokasi DPP KNTI, Jan Tuheteru.

Ia mengatakan, pendangkalan Muara Cenang menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan nelayan dalam forum tersebut.

Menurut Jan, perahu sebenarnya masih dapat melintas. Namun, nelayan harus menunggu air laut naik agar perahu tidak kandas.

Baca Juga: 14 Daerah Jateng Berstatus Awas Kekeringan, Wagub Taj Yasin Dorong Modifikasi Cuaca

“Kalau air sedang tidak naik, perahu sulit keluar maupun masuk. Nelayan harus menunggu pasang. Ini tentu mengganggu aktivitas mereka,” cetusnya.

Berdasarkan data yang disampaikan nelayan, sekitar 400 perahu berlabuh di Muara Sungai Cenang. Sedangkan jumlah nelayan yang menggantungkan kehidupan dari kawasan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang di wilayah Suradadi.

Karena itu, kata dia, KNTI mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi atau pengerukan Muara Cenang. Namun, pengerukan dinilai bukan satu-satunya solusi. Pemerintah juga diminta membangun breakwater atau pemecah gelombang agar sedimentasi tidak kembali terjadi dalam waktu singkat.

“Normalisasi harus segera dilakukan. Tetapi jangan hanya dikeruk. Pemerintah juga perlu memikirkan pemecah gelombang supaya sedimentasi tidak terus berulang,” tegas Jan.

Tak hanya persoalan muara. Nelayan juga meminta pemerintah membangun pelabuhan ikan di kawasan Pantai Suradadi atau sekitar Muara Cenang. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menopang aktivitas ekonomi nelayan sekaligus menata kawasan pesisir yang selama ini masih memiliki berbagai keterbatasan.

Persoalan BBM juga ikut mencuat. Nelayan dari Kecamatan Suradadi dan Warureja mengaku kesulitan memperoleh BBM karena harus menuju lokasi yang relatif jauh.

Memang telah tersedia SPBU di kawasan Pelabuhan Perikanan Larangan Munjungagung, Kramat. Namun, jaraknya dari wilayah Suradadi membuat kebutuhan BBM menjadi persoalan tersendiri bagi nelayan.

“Nelayan berharap ada SPBU khusus untuk nelayan di Suradadi. Kalau harus mengambil BBM ke lokasi yang jauh, tentu menambah beban dan biaya operasional,” kata Jan.

Sementara itu, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Ali, mengakui Muara Sungai Cenang memang mengalami pendangkalan. Pihaknya bahkan telah berkirim surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meminta penanganan.

“Kami sudah berkirim surat ke Pemprov Jawa Tengah agar ada penanganan untuk Muara Cenang,” ujarnya.

Ali berharap Pemprov Jawa Tengah segera melakukan pengerukan sehingga aktivitas nelayan tidak kembali terganggu.

Sedangkan mengenai usulan pembangunan pelabuhan ikan dan SPBU khusus nelayan, Ali mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan karena keputusan terkait pembangunan fasilitas tersebut bukan berada di kewenangannya.

“Untuk usulan pelabuhan ikan dan SPBU akan kami sampaikan kepada pimpinan. Itu bukan kewenangan kami untuk memberikan keputusan,” cetusnya.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Tegal Sutarjo mengatakan, Dialog Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda KNTI yang telah dilakukan pada Februari hingga Maret 2026 dengan tema Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademik.

Menurutnya, forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai tempat nelayan menyampaikan keluhan. KNTI ingin mendorong lahirnya model pengelolaan bersama atau co-management kawasan tenurial nelayan yang mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah daerah.

“Kami ingin ada pemahaman dan pengelolaan bersama antara nelayan, pemerintah, dan akademisi. Hak dan wilayah kelola nelayan harus mendapat kepastian,” jelasnya.

Forum tersebut dihadiri Bidang Advokasi DPP KNTI Jan Tuheteru, jajaran DPD KNTI Kabupaten Tegal, sejumlah pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Cabang Dinas Kelautan bagian barat, Bapenda Kabupaten Tegal, penyuluh, HNSI, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.

Puluhan nelayan dari Kecamatan Suradadi, Warureja, dan Kramat turut hadir dan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.

Sutarjo menambahkan, KNTI juga mendorong adanya peta jalan atau roadmap tindak lanjut yang mempertemukan kepentingan nelayan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

“Kami ingin hasil dialog ini tidak berhenti menjadi catatan. Aspirasi nelayan akan kami kawal dan sampaikan kepada pemerintah agar ada tindak lanjut yang konkret,” tandasnya. **