Polres Tegal Bongkar Penyalahgunaan Pertalite di Kramat, Dua Pelaku Diamankan

SLAWI, Puskapik.com- Polres Tegal mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Jajaran Satreskrim Polres Tegal meringkus dua pria berinisial T dan DS yang diduga kerap melangsir Pertalite dari SPBU untuk dijual kembali di sebuah pom mini di Drsa Maribaya, Kecamatan Kramat.

Pengungkapan kasus ini dirilis dalam konferensi pers gabungan kepolisian se-Eks Karesidenan Pekalongan di Mapolresta Batang, Jumat, 13 November 2026.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono, Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini, Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Kapolres Brebes AKBP M. Ali Akbar, serta Wakapolres Tegal Kompol Amin Ruwito.

Kompol Amin Ruwito membeberkan, pengungkapan ini bermula saat anggota Unit II Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) melakukan pemantauan di wilayah Kramat pada Jumat, 30 Oktober 2026 sekitar pukul 17.00.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Tegal Terima Aduan Warga Kramat, Tolak Pembangunan Dok Kapal

Petugas menaruh curiga pada sebuah mobil pikap Suzuki Futura ST 150 yang berhenti tak jauh di sebelah timur SPBU Kepunduhan. Saat diperiksa, seorang pria tertangkap basah sedang menyedot Pertalite dari tangki pikap ke dalam jerigen menggunakan selang dan pompa manual.

"Saat dilakukan pemeriksaan , pelaku mengaku disuruh seseorang membeli Pertalite di SPBU Kepunduhan. BBM subsidi itu rencananya akan diecer kembali melalui pom mini di Desa Maribaya, Kecamatan Kramat," jelas Kompol Amin.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan T dan DS beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi satu unit pikap Suzuki Futura ST 150 tahun 2007, empat jerigen berisi Pertalite, selang dengan pompa manual, terpal, tali, barcode MyPertamina, serta uang tunai.

Berdasarkan pendalaman penyidik, aksi pelangsiran ini ternyata sudah dilakoni para pelaku selama kurang lebih satu tahun dengan total kerugian negara ditaksir mencapai Rp960.000.

Kompol Amin menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengawal distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.

"BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Kami tidak akan memberi ruang

bagi oknum yang mempermainkan distribusi maupun niaganya demi mencari untung pribadi," tegasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam jeratan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Amin mengajak warga untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan sekitar. ***