Defisit Kendal Membesar Rp131 Miliar, DPRD Soroti Arah Tambahan Belanja

KENDAL,puskapik.com – Tambahan anggaran belanja dalam APBD Perubahan Kabupaten Kendal 2026 mendapat perhatian serius DPRD. Belanja daerah yang semula Rp2,594 triliun bertambah Rp111,01 miliar menjadi Rp2,705 triliun.

Besarnya tambahan belanja tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas cukup alot oleh Badan Anggaran DPRD Kendal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq mengatakan, pembahasan perubahan anggaran tidak semata-mata berkutat pada penyesuaian angka. DPRD juga memastikan tambahan belanja memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Fokus yang didorong DPRD antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur serta optimalisasi pelayanan dasar,” kata Mahfud seusai rapat paripurna, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, berbagai pandangan dan pertimbangan harus dibahas sebelum perubahan anggaran disepakati. Karena itu, pembahasan antara Banggar dan TAPD berlangsung cukup intensif dan sempat diwarnai perdebatan.

Setelah melalui pembahasan tersebut, Pemkab Kendal dan DPRD akhirnya menyepakati perubahan KUPA-PPAS APBD 2026.

Kenaikan belanja daerah tersebut berimbas pada posisi defisit APBD. Defisit yang sebelumnya diproyeksikan Rp50 miliar meningkat menjadi Rp131,29 miliar.

Di sisi lain, pendapatan daerah juga mengalami kenaikan. Pendapatan yang semula diproyeksikan Rp2,544 triliun menjadi Rp2,574 triliun atau bertambah sekitar Rp29,72 miliar.

Karena kenaikan pendapatan belum mampu menutup seluruh tambahan belanja, pemerintah daerah menggunakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit.

Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp131,29 miliar. Sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah tetap Rp0.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, rincian program yang akan mendapatkan tambahan anggaran belum dapat disampaikan secara keseluruhan.

Pemkab masih menunggu tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, saran serta koreksi yang konstruktif,” ujar Tika.

Menurutnya, proses pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Setelah RKA disusun, tahapan berikutnya adalah pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026 bersama DPRD. Setelah mendapat persetujuan bersama, rancangan tersebut masih harus menjalani evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Tika meminta seluruh tahapan dapat dilakukan dengan cepat. Sebab, waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 relatif singkat.

“Anggaran perubahan ini waktunya sangat terbatas, mepet. Apalagi yang terkait fisik membutuhkan waktu pelaksanaan lelang. Sekarang metode yang digunakan juga sudah menggunakan e-kompetisi,” jelasnya.

Dengan disepakatinya KUPA-PPAS, pemerintah daerah kini memiliki dasar untuk melanjutkan penyusunan APBD Perubahan 2026. DPRD berharap tambahan anggaran yang telah disepakati tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat Kendal.**

Tag: APBD Perubahan 2026

Defisit Kendal Membesar Rp131 Miliar, DPRD Soroti Arah Tambahan Belanja