DPRD Pemalang Siapkan Aturan Baru untuk Pilkades Serentak 2026

PEMALANG, puskapik.com – Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Pemalang yang bakal diselenggarakan pada bulan November 2026, saat ini mulai memasuki tahap penguatan regulasi.

Pemerintah daerah bersama DPRD tengah menyusun sejumlah aturan baru guna menyesuaikan ketentuan perundang-undangan terbaru sekaligus memastikan proses Pilkades berjalan tertib dan demokratis.

Anggota DPRD Pemalang, Solichin, menyebut, penyempurnaan regulasi menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas sangat dibutuhkan agar seluruh tahapan Pilkades dilaksanakan secara transparan dan memiliki kepastian hukum.

Ia menilai Pilkades tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepala desa, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa melalui mekanisme demokrasi. Karena itu, regulasi yang mengatur proses tersebut harus disusun secara matang.

"Regulasi terbaru yang kita susun bukan sekadar aturan formal, melainkan panduan hukum dan baku agar seluruh tahapan Pilkades berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel," tegas Sholihin saat Rakor bersama Kades di Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa 2 Juni 2026.

Solichin menjelaskan, revisi regulasi dilakukan sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Maret 2026 dan menjadi dasar penyesuaian aturan di daerah.

Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Pemalang, ia mengungkapkan terdapat tiga sasaran utama dalam pembaruan regulasi itu.

Ketiganya meliputi penguatan kepastian hukum, peningkatan kualitas demokrasi desa melalui pengetatan persyaratan calon kepala desa, serta penyesuaian masa jabatan dan mekanisme transisi kepemimpinan desa.

DPRD Pemalang juga telah menyusun jadwal pembahasan sejumlah regulasi terkait Pilkades. Pada 8 Juni 2026, lembaga legislatif itu akan membahas perubahan peraturan daerah yang mengatur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.

Pada saat yang sama, regulasi mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga akan disempurnakan.

"Karena Pemerintah Desa dan BPD merupakan dua unsur yang tidak bisa berjalan sendiri, maka regulasinya juga harus diselaraskan," ujarnya.

Selanjutnya, pada 15 Juni 2026 DPRD akan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pelaksanaan Pilkades beserta tata tertib pemerintahan desa.

Menurut Solichin, sejumlah aturan lama yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades, seperti Perda Nomor 15 Tahun 2000 dan Perda Nomor 1 Tahun 2015, sudah perlu diperbarui agar sejalan dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional.

"Intinya, kami di DPRD siap mensukseskan dan mengamankan dari sisi regulasi. Bersama Pemerintah Kabupaten, kami pastikan landasan hukum Pilkades aman dan kuat," pungkasnya.***

Tag: aturan baru

DPRD Pemalang Siapkan Aturan Baru untuk Pilkades Serentak 2026