JKN PBI Nonaktif per Februari, Pemkot Tegal Buka Peluang Aktivasi Ulang

TEGAL, puskapik.com - Sekitar lima ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI di Kota Tegal dinonaktifkan, menyusul diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 per 1 Februari 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M Zaenal Abidin, membenarkan adanya penonaktifan tersebut.

Zaenal menyebut, sejak SK Menteri Sosial berlaku efektif, sekitar lima ribu peserta JKN PBI di Kota Tegal berubah status menjadi tidak aktif.

Meski demikian, Zaenal memastikan Pemerintah Kota Tegal, tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Saat ini, Pemkot Tegal telah menyiapkan kuota khusus sebanyak 11 ribu peserta JKN PBI untuk mengakomodasi proses reaktivasi.

“Peserta yang nonaktif ada sekitar lima ribu. Namun, kami menyediakan kuota hampir dua kali lipatnya, yakni sekitar 11 ribu peserta,” ujar Zaenal, Jumat 6 Februari 2026.

Zaenal menjelaskan, peserta JKN PBI yang dinonaktifkan masih berpeluang mengaktifkan kembali kepesertaannya, selama terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN serta diusulkan ulang sesuai Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 63 Tahun 2023.

Dalam proses pengajuan reaktivasi, peserta dapat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM, sebagai salah satu persyaratan pendukung.

“Insya Allah, Pemkot Tegal tetap berkomitmen memperhatikan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya warga miskin dan kurang mampu,” tegas Zaenal.

Zaenal menambahkan, masyarakat yang terdampak SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 dapat mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan JKN PBI melalui konter Dinas Kesehatan di Mal Pelayanan Publik atau MPP pada hari dan jam kerja.

“Pelayanan aktivasi peserta JKN PBI nonaktif kami buka di MPP saat hari kerja,” jelas Zaenal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal, Anshori Faqih, meminta Dinas Sosial Kota Tegal bersikap proaktif dalam melakukan verifikasi serta pengusulan kembali peserta JKN PBI yang berstatus nonaktif.

Menurut Anfaq, Dinas Sosial dapat memanfaatkan kuota dari Dinas Kesehatan yang telah disetujui DPRD, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami sudah menyetujui anggaran tersebut dan bisa segera digunakan. Kondisinya memang sangat mendesak. Dinsos harus cepat melakukan verifikasi dan pengusulan ulang agar tidak ada warga Kota Tegal yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” kata Anfaq, sapaan akrab Anshori Faqih.

Tag: bpjs kesehatan kota tegal

JKN PBI Nonaktif per Februari, Pemkot Tegal Buka Peluang Aktivasi Ulang