Sidang Perdana, Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Didakwa Atur Proyek dan Terima Gratifikasi Rp2,89 Miliar

SEMARANG, puskapik.com – Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq didakwa mengatur proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta menerima gratifikasi senilai Rp2,895 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (23/7/2026).

Jaksa Penuntut Umum KPK, Agus Subagya, menyampaikan bahwa Fadia didakwa dalam dua perkara, yakni dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai Bupati Pekalongan.

Dalam dakwaan pertama, jaksa menyebut Fadia diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Terdakwa Fadia Arafiq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan," kata Agus saat membacakan surat dakwaan.

Perbuatan tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2022 hingga Maret 2026 bersama Anggi Alfianto dari PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dan Siti Hanifun Hanikatun yang saat itu menjabat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Jaksa mengungkapkan, Fadia diduga mendirikan sekaligus mengelola PT Raja Nusantara Berjaya. Perusahaan tersebut kemudian diarahkan menjadi penyedia jasa tenaga outsourcing serta pengadaan makanan dan minuman di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Selain itu, Fadia juga diduga memerintahkan sejumlah kepala OPD agar memenangkan PT RNB dalam berbagai proyek pengadaan.

"Terdakwa turut serta dalam pengadaan dengan cara mendirikan dan mengelola PT Raja Nusantara Berjaya serta memerintahkan kepada beberapa kepala perangkat daerah agar memenangkan PT RNB sebagai penyedia jasa," ujar Agus.

Atas perbuatannya, Fadia didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Didakwa Terima Gratifikasi Rp2,89 Miliar

Dalam dakwaan kedua, jaksa menyebut Fadia menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala daerah.

Uang tersebut diduga diterima dari sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu Juni 2021 hingga Maret 2026.

"Terdakwa Fadia Arafiq telah menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp2.895.530.000 dari para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan," kata Agus.

Menurut jaksa, penerimaan uang tersebut berhubungan dengan jabatan Fadia sebagai Bupati Pekalongan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Atas dakwaan tersebut, Fadia juga dijerat Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penerimaan gratifikasi.

Fadia Bungkam Usai Sidang

Usai persidangan, Fadia Arafiq yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK, kemeja hijau, dan kerudung hitam memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media.

Meski dihujani berbagai pertanyaan mengenai tanggapannya atas dakwaan KPK maupun kesiapan menghadapi persidangan berikutnya, Fadia hanya tersenyum tipis dan sesekali menganggukkan kepala sambil berjalan menuju ruang tahanan.

Bahkan saat seorang wartawan menyanyikan penggalan lagu "Cik Cik Bum Bum" yang pernah dipopulerkannya, Fadia tetap tidak memberikan tanggapan. Ia juga terlihat memegang sebuah map untuk menutupi borgol di tangannya saat keluar dari ruang tahanan.

Sementara itu, penasihat hukum Fadia, Fadli Nasution, menyatakan pihaknya telah mencermati seluruh isi dakwaan yang dibacakan jaksa.

"Tadi kita sudah mendengar semua dakwaan dari penuntut umum. Ada dua pasal. Yang pertama Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan. Yang kedua Pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi," ujarnya.

Fadli menambahkan, tim kuasa hukum akan mempelajari secara menyeluruh surat dakwaan tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya dalam persidangan. **

Tag: Buapti pekalongan

Sidang Perdana, Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Didakwa Atur Proyek dan Terima Gratifikasi Rp2,89 Miliar