Pejabat Pemalang Dilarang Minta THR, Bisa Berimplikasi Korupsi

PEMALANG, puskapik.com – Baru-baru ini Pemerintah Daerah Pemalang melayangkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat di lingkungannya guna mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026.

Peringatan tersebut tertuang dalam surat nomor B700/134/INSPEKTORAT DAERAH/2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

Surat itu ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah Pemalang, Johan Endro Kusuma, atas nama Bupati Pemalang pada Kamis 26 Februari 2026.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam momentum perayaan hari raya.

Permintaan dana atau hadiah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/penyelenggara negara, dinyatakan dilarang.

Praktik tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Penerbitan surat itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Sedikitnya terdapat 10 poin yang disampaikan dalam surat tersebut sebagai pedoman bagi seluruh ASN dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, berikut poin-poinnya :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

3. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;

6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;

7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;

8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada:

a. tautan https://jaga.id⁠

b. layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575; atau

c. menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.

9. Pelaporan penerimaan / penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada:

a. KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id⁠ atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, beralamat di Jln. Pemuda No.44 Pemalang.

10. Menyebarluaskan informasi ini kepada unit kerja/pegawai yang ada di lingkungan kerja masing-masing maupun pihak pemangku kepentingan lainnya.

Tag: guru pppk paruh waktu

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Dibayarkan Dana BOS, Ini Solusi Dikbud Kabupaten Tegal