30 dari 35 SPPG di Kota Tegal Lolos Sertifikasi Sanitasi

TEGAL, puskapik.com - Dinas Kesehatan Kota Tegal, telah menerbitkan 30 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari total 35 unit yang ada.

Lima SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

Kepala Dinkes Kota Tegal, M Zaenal Abidin, mengatakan pengajuan SLHS sudah berlangsung sejak akhir 2025 dan kini mayoritas telah rampung.

"Dari total 35 SPPG, 30 sudah keluar SLHSnya. Tinggal lima lagi yang masih menunggu, karena ada beberapa tahapan yang belum dilalui," ujar Zaenal saat ditemui di Premiere Hotel Tegal, Senin 18 Mei 2026.

Zaenal menjelaskan, proses penerbitan SLHS diawali dengan pengajuan permohonan dari pihak SPPG.

Setelah itu, Dinkes bersama organisasi perangkat daerah terkait seperti DPUPR dan DLH melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL dalam waktu 2-3 hari setelah pengajuan.

Namun, lima SPPG yang belum mengantongi SLHS hingga kini belum menjalani tahapan inspeksi tersebut.

"Yang lima ini memang belum kami datangi untuk IKL, jadi prosesnya belum berjalan," jelasnya.

Zaenal menambahkan, penerbitan SLHS mensyaratkan sejumlah tahapan, mulai dari inspeksi lokasi, pelatihan relawan penjamah makanan hingga pengujian sampel makanan secara berkala di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda.

"Sampel makanan itu diganti setiap satu pekan dan harus diajukan masing-masing ahli gizi dari SPPG untuk kemudian diperiksa di laboratorium," kata Zaenal.

Dalam proses ini, DPUPR berperan dalam menilai aspek bangunan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan fisik.

Sementara DLH bertanggung jawab pada pengawasan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pengelolaan sampah serta kelengkapan dokumen lingkungan.

Dinkes sendiri melakukan penilaian menyeluruh terhadap standar higiene dan sanitasi sesuai regulasi yang berlaku.

Jika ditemukan kekurangan, SPPG akan diberikan rekomendasi perbaikan.

"Kalau rekomendasi sudah dipenuhi, cukup kirimkan dokumentasi, nanti SLHS bisa langsung diterbitkan. Proses ini tidak dipungut biaya," tegas Zaenal.

SLHS yang diterbitkan memiliki masa berlaku selama tiga tahun.

Selain itu, Dinkes melalui puskesmas juga terus melakukan pendampingan dan komunikasi intensif dengan SPPG, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau B3.

Zaenal mengungkapkan, sejumlah temuan yang masih kerap dijumpai di lapangan meliputi kelengkapan dokumen lingkungan seperti AMDAL, kualitas air serta pengelolaan dan pengujian sampel makanan.

"Hal-hal itu yang masih sering perlu diperbaiki oleh SPPG, agar memenuhi standar yang ditetapkan," kata Zaenal.

Tag: kesehatan masyarakat

30 dari 35 SPPG di Kota Tegal Lolos Sertifikasi Sanitasi