Langgar Aturan Ruang Laut, 6 Perusahaan di Pantura Tegal Dihentikan Sementara

TEGAL, puskapik.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan sementara operasional enam perusahaan di wilayah Pantura Tegal, Jawa Tengah, karena terbukti memanfaatkan ruang laut tanpa izin resmi.

Penindakan yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP itu berlangsung pada 1-2 April 2026.

Total luasan yang dimanfaatkan tanpa dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL mencapai 3,75 hektare.

Baca Juga: 202 Warga Brebes Suspek Campak

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan negara dalam menegakkan aturan di wilayah pesisir.

"Ini bukti nyata negara hadir. Kami menerapkan zero tolerance terhadap praktik usaha yang mengabaikan daya dukung lingkungan pesisir," tegas Ipunk.

Berdasarkan hasil pengawasan, lima perusahaan yang dihentikan bergerak di sektor galangan kapal, yakni PT SMU seluas 0,46 hektare, PT TTM 0,12 hektare, PT TSU 0,47 hektare, PT CBS 0,06 hektare dan CV DA seluas 1,35 hektare.

Sementara satu perusahaan lainnya, CV PPU dengan luas sekitar 1,29 hektare, bergerak di bidang budidaya tambak udang.

Keenam entitas usaha tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ipunk menegaskan, penghentian ini bersifat sementara dan bukan untuk mematikan usaha.

Menurut Ipunk, langkah ini justru bagian dari pendekatan keadilan restoratif agar pelaku usaha segera memenuhi kewajiban perizinan.

"Silakan beroperasi kembali setelah PKKPRL diurus dan terbit. Semua harus taat hukum,” ujar Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, telah menginstruksikan jajaran di lapangan untuk melakukan pengawasan ketat pascapenyegelan.

Sumono juga mengingatkan agar tidak ada aktivitas ilegal selama masa penghentian berlangsung.

Menurut Sumono, penertiban ini sejalan dengan arahan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penegakan aturan dalam pemanfaatan ruang laut.

"Sesuai arahan Menteri KKP, perlu adanya penegakan aturan pemanfaatan ruang laut, guna mewujudkan konsep ekonomi biru yang berkelanjutan," ucap Sumono.

Tag: kpta tegal

Langgar Aturan Ruang Laut, 6 Perusahaan di Pantura Tegal Dihentikan Sementara