Kredit UMKM Terkontraksi, OJK Tegal Perkuat Sinergi Pembiayaan

TEGAL, puskapik.com - Penyaluran kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, tercatat mengalami kontraksi secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan Tegal, menegaskan akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong pemulihan dan perluasan akses pembiayaan.

Hingga Juni 2026, total penyaluran kredit di wilayah tersebut mencapai Rp 30,66 triliun. Namun secara year on year, pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 2,29 persen.

Kepala OJK Tegal, Kurnia Tri Puspita mengatakan, perlambatan tersebut salah satunya dipengaruhi proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang masih berjalan lebih lambat dibanding sektor korporasi.

"Penguatan akses pembiayaan UMKM harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari kebijakan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, hingga sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media," kata Nia dalam media briefing di Kota Tegal, Rabu 19 Agustus 2026.

Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah eks Karesidenan Pekalongan masih didominasi bank umum sebesar Rp 26,51 triliun.

Disusul BPR atau BPRS Rp 1,56 triliun, perusahaan pembiayaan Rp 1,82 triliun, modal ventura Rp 410 miliar serta lembaga keuangan mikro dan pergadaian Rp 360 miliar.

Untuk mendorong percepatan akses pembiayaan, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Aturan tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan memberikan kemudahan akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko.

Selain itu, OJK juga mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini mencakup percepatan pembaruan data debitur maksimal tiga hari kerja, setelah pelunasan serta penguatan kualitas data kredit untuk mendukung analisis pembiayaan," ucap Nia.

Menurut Nia, optimalisasi SLIK diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran kredit yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria.

Di sisi lain, OJK juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan penguatan ekosistem pembiayaan, melalui program edukasi, business matching serta Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/ PMR yang melibatkan 16 lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.

OJK juga memperkuat perlindungan UMKM, khususnya di sektor pertanian, perikanan dan peternakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan skema asuransi usaha.

"UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas usaha dan literasi keuangan," ujar Kurnia.

OJK Tegal menegaskan, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha dan media untuk memperluas inklusi keuangan di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. **

Tag: Kredit umkm

Kredit UMKM Terkontraksi, OJK Tegal Perkuat Sinergi Pembiayaan