PEMALANG, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai menertibkan penggunaan lambang daerah yang selama ini dinilai tidak seragam.

Sejumlah instansi pemerintah hingga BUMD diketahui masih menggunakan logo hasil modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi.

Melalui surat edaran, Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan penggunaan lambang daerah yang sesuai dengan ketentuan resmi.

Penegasan itu dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor B/000.8/59/ORGANISASI/2026 yang diterbitkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Endro Johan Kusuma atas nama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 1 Juli 2026.

Surat edaran ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pemalang.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Penetapan Bentuk dan Arti Lambang Daerah Kabupaten Pemalang tertanggal 20 Mei 1968 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Langkah tersebut diambil setelah pemerintah daerah menemukan masih adanya perbedaan bentuk dan visualisasi lambang Kabupaten Pemalang yang digunakan oleh sejumlah instansi pemerintah.

Bahkan, beberapa logo yang digunakan diketahui telah mengalami modifikasi sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemantauan, masih ditemukan keberagaman bentuk, perbedaan visualisasi, serta penggunaan lambang daerah yang belum sesuai dengan ketentuan pada berbagai media resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dipandang perlu menetapkan standardisasi dan pedoman penggunaan lambang daerah melalui Surat Edaran ini,” tulis dalam surat edaran tersebut.

Lewat surat edaran itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan rumusan final, visualisasi baku, serta standar teknis penggunaan lambang daerah yang telah melalui validasi secara historis dan yuridis.

Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menggunakan satu desain resmi yang sama sebagai identitas Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam ketentuannya, seluruh kepala perangkat daerah, camat, kepala desa atau lurah, hingga direksi BUMD diminta memedomani penggunaan lambang daerah secara konsisten dan seragam pada seluruh dokumen resmi, media informasi fisik, maupun media digital.

Pemerintah juga melarang segala bentuk perubahan terhadap lambang daerah, baik dari sisi bentuk, proporsi, warna, maupun elemen visual lainnya. Penambahan tulisan, gambar, efek visual, maupun ornamen yang dapat mengubah identitas lambang juga tidak diperbolehkan.

Selain mengatur penggunaan lambang daerah, surat edaran tersebut turut menegaskan tata cara penggunaan Duaja Praja atau bendera daerah.

Penggunaannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, termasuk mengenai ukuran bendera, penempatan lambang daerah di tengah kain bendera, hingga posisi pemasangan yang tidak boleh lebih tinggi dari Bendera Merah Putih. Berikut spesifikasinya :

1. Berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan antara panjang dan lebar kain menggunakan rasio 3:2;

2. Ukuran Duaja Praja tidak boleh melebihi ukuran Bendera Merah Putih yang dikibarkan/dipasang;

3. Logo resmi Kabupaten Pemalang wajib diletakkan tepat di tengah-tengah bentangan kain bendera;

4. Tiang Duaja Praja tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan tiang Bendera Merah Putih;

5. Dalam posisi sejajar secara horizontal, Duaja Praja ditempatkan di sebelah kanan Bendera Merah Putih (dilihat dari sudut pandang pemirsa).

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Pemkab Pemalang memberikan waktu penyesuaian paling lama 30 hari sejak surat edaran diterbitkan.

Penyesuaian penggunaan lambang resmi pada papan nama kantor, kop surat, banner, backdrop, kendaraan dinas, atribut, dan media lainnya dapat dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran serta paling lambat saat dilakukan pengadaan atau pencetakan ulang.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga telah menyediakan desain dan visualisasi resmi lambang daerah yang dapat diunduh melalui tautan : bit.ly/LOGO-KABUPATEN-PEMALANG

Dengan adanya standardisasi ini, diharapkan identitas visual Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat digunakan secara seragam dan sesuai ketentuan yang berlaku. **

Tag: Logo resmi pemalang

Logo Kabupaten Pemalang Distandarkan, Seluruh Instansi Wajib Menyesuaikan