Rakor Anggaran 2026, Wabup Suyono Apresiasi Capaian Pemkab Batang WTP 9 Kali

BATANG, puskapik.com - Wakil Bupati Batang Suyono menegaskan, rapat koordinasi (rakor) menjadi momentum penting untuk memantau progres pelaksanaan anggaran, sekaligus memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemaparan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperlitbang), para asisten, Penjabat Sekretaris Daerah, hingga Inspektorat memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

"Dari pemaparan itu kita mendapatkan gambaran utuh mengenai pelaksanaan anggaran 2026, termasuk evaluasi yang perlu menjadi perhatian bersama,"ujar Wabup Suyono seusai memimpin Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batang tahun 2026 di Aula Bupati Batang, Selasa 2 Juni 2026.

Dia menyinggung adanya sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, menurut Suyono, seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik dan bersifat administratif, bukan tindak pidana.

"Temuan sudah kita tindak lanjuti tidak ada yang bersifat pidana, lebih kepada pembenahan administrasi maupun penyesuaian regulasi. Itu menunjukkan pembinaan internal di Kabupaten Batang berjalan baik,” tegasnya.

Menurut Suyono, Pemkab Batang juga telah menyelesaikan kewajiban pembayaran senilai Rp18 juta yang sebelumnya menjadi temuan, sehingga persoalan tersebut kini dinyatakan selesai.

Wabup mengapresiasi capaian Kabupaten Batang yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut-turut.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.

"Target kita ke depan pada 2027, temuan-temuan yang ada semakin ringan tanpa mengurangi performa yang sudah baik saat ini,” tegasnya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang Sri Purwaningsih menuturkan, pengendalian pelaksanaan APBD difokuskan pada tiga aspek utama, meliputi administrasi, progres fisik kegiatan, serta pelaporan bulanan.

"Sebelum pelaksanaan rakor, evaluasi juga dilakukan melalui kegiatan Desk Evaluation System (DES) yang dipimpin para asisten sesuai bidang koordinasi masing-masing. DES diharapkan terus berjalan agar setiap OPD dapat dievaluasi, didorong progresnya, dan diketahui kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Sri Purwaningsih menambahkan, ketertiban pelaporan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Selain itu, kepala daerah di Kabupaten Batang juga tetap menjalani evaluasi kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tiga bulan sekali.

"Melalui rakor tersebut, Pemkab Batang berharap pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah,”tuturnya.***

Tag: Opini WTP

Rakor Anggaran 2026, Wabup Suyono Apresiasi Capaian Pemkab Batang WTP 9 Kali