[EDITORIAL] Sistem Mudah yang Tak Mudah di SPMB Online

TEGAL, puskapik.com - Terhitung mulai Juni 2026, masa pendaftaran sekolah telah dibuka mulai dari jenjang SD sampai SMP.

Pemerintah telah mengumumkan perubahan nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.

Perubahan nama dari PPDB menjadi SPMB bukan sekadar pergantian istilah. Yang pasti, sistem pendaftaran tahun ini berbasis internet.

Dengan penerapan sistem online ini bertujuan untuk memudahkan dengan berbasis inovasi teknologi administratif.

Orang tua murid bisa mendaftarkan anaknya bisa dari mana saja.

Namun yang perlu diingat juga , efektivitas sistem baru ini di lapangan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital pemerintah daerah.

Langkah ini membawa misi penting untuk menghilangkan dikotomi kaku dan stigma negatif dari sistem zonasi terdahulu melalui format seleksi yang lebih akuntabel dan luwes.

Pemerintah menetapkan empat pilar utama dalam SPMB 2026, yakni jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan Tugas.

Terkadang dengan sistem daring telah membawa dampak signifikan di tingkat pelaksanaan yang saling bertolak belakang.

Kesenjangan Literasi Digital

Di antaranya, dari sisi positifnya efisiensi dan transparan dan akses terbuka 24 jam, sehingga memudahkan orang tua memantau pergerakan data secara real-time.

Namun, hal itu bukan tanpa kendala, bagaimana jika server overload karena ada risiko sistem mandek akibat membludaknya pendaftar pada hari pertama pendaftaran.

Tantangan lain validasi data yang harus terintegrasi data NISN dan administrasi kependudukan dalam menginput data.

Acapkali terjadi di sejumlah daerah ada kesenjangan literasi digital dan akses internet di wilayah pelosok atau kelompok marginal.

Karena itu ujian terbesar keberhasilan SPMB Online 2026 bukan terletak pada kecanggihan perangkat lunaknya, melainkan pada ketegasan penegakan regulasi.

Praktek manipulasi Kartu Keluarga (KK) demi mendekati sekolah favorit telah menjadi penyakit kronis dalam sistem penerimaan murid baru.

Langkah Dinas Pendidikan yang mewajibkan proses verifikasi langsung ke pos-pos sekolah terdekat setelah pengisian data daring patut diapresiasi sebagai benteng validasi.

Namun, sinergi lintas sektoral bersama terutama pemerintah daerah dalam administrasi kependudukan wajib ditingkatkan.

Ini terkait dengan penerbitan KK dan bukti kediaman riil harus diperiksa tanpa toleransi untuk menjamin hak calon murid yang benar-benar tinggal di sekitar area sekolah.

Permasalahan utama yang memicu kompetisi tidak sehat dan kecurangan di masyarakat adalah ketidakseimbangan kronis antara ketersediaan kursi di sekolah negeri dengan tingginya jumlah pendaftar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak boleh sekadar berpuas diri dengan meluncurkan aplikasi pendaftaran yang mulus.

Pemerintah wajib mendorong percepatan pemerataan kualitas sarana, anggaran operasi, serta distribusi guru berkualitas ke seluruh sekolah.***

Tag: pendaftaran sekolah

[EDITORIAL] Sistem Mudah yang Tak Mudah di SPMB Online