Penggabungan SD di Kendal Bukan Regrouping, Siswa Tetap Belajar di Sekolah Masing-masing

KENDAL, puskapik.com – Kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap rencana penggabungan sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kendal mulai dijawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Penggabungan sekolah yang akan dilakukan dipastikan tidak mengubah proses belajar mengajar, tidak mengurangi jumlah kelas, bahkan tidak memindahkan satu pun siswa dari sekolahnya.

Yang berubah hanya tata kelola sekolah. Seorang kepala sekolah nantinya akan memimpin dua sekolah yang lokasinya berdekatan sebagai solusi atas minimnya jumlah kepala sekolah definitif di Kabupaten Kendal.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kendal, Ninik Chaeroni, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut berbeda dengan regrouping sekolah yang selama ini dikenal.

"Penggabungan ini bukan berarti dua sekolah menjadi satu. Murid tetap belajar di sekolah masing-masing, guru tetap mengajar seperti biasa, dan seluruh fasilitas sekolah tetap digunakan. Yang diefektifkan hanya kepala sekolahnya," ujarnya.

Menurut Ninik, kebijakan itu lahir setelah Disdikbud melakukan pemetaan kondisi sekolah dasar di Kabupaten Kendal.

Dari hasil evaluasi diketahui banyak sekolah berdiri berdekatan, sementara jumlah kepala sekolah yang tersedia terus menurun akibat banyaknya pegawai yang pensiun.

Saat ini Kabupaten Kendal masih kekurangan 203 kepala sekolah definitif. Selain itu, kebutuhan guru juga belum terpenuhi karena masih terdapat lebih dari 300 formasi guru yang kosong.

Apabila seluruh kekosongan kepala sekolah dipenuhi dengan mengangkat guru menjadi kepala sekolah, dikhawatirkan jumlah guru yang mengajar di kelas justru semakin berkurang.

"Yang paling dibutuhkan siswa adalah guru di ruang kelas setiap hari. Karena itu kami memilih mengefektifkan kepala sekolah tanpa mengurangi tenaga pengajar," jelasnya.

Melalui skema tersebut, proses pembelajaran dipastikan tetap berlangsung normal. Jumlah rombongan belajar (rombel), ruang kelas, maupun tenaga pengajar tidak mengalami perubahan.

"Yang berubah hanya manajemen sekolah. Murid tidak dipindahkan, guru tidak dikurangi, dan fasilitas tetap dimanfaatkan sesuai kebutuhan," tegas Ninik.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Dedy Ashari Styawan, meminta masyarakat tidak menyamakan kebijakan penggabungan sekolah dengan regrouping.

Menurutnya, regrouping berarti dua sekolah dilebur menjadi satu sehingga jumlah rombongan belajar berkurang. Kondisi itu berbeda dengan penggabungan pengelolaan sekolah yang sedang disiapkan Disdik.

"Kalau regrouping, dua sekolah menjadi satu sehingga kelasnya bisa berkurang. Kalau penggabungan ini tidak demikian. Rombel tetap, siswa tetap di sekolah masing-masing, hanya kepala sekolahnya yang menjadi satu," katanya.

Komisi D mendukung langkah Disdik karena dinilai menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Namun, DPRD meminta sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan tersebut.

"Orang tua harus mendapat penjelasan yang utuh. Jangan sampai muncul anggapan sekolah ditutup atau murid dipindahkan, karena faktanya yang digabung hanya pengelolaannya," pungkas Dedy.

Penggabungan pengelolaan sekolah menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan jumlah kepala sekolah dan guru. Dengan pola tersebut, kegiatan belajar mengajar diharapkan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi hak siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Tag: penggabungan sd

Penggabungan SD di Kendal Bukan Regrouping, Siswa Tetap Belajar di Sekolah Masing-masing