Khawatir Data Usaha Dipakai untuk Pajak? BPS Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Dijamin Rahasia

BREBES, puskapik.com – Pelaku usaha yang didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak perlu khawatir informasi usahanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi bukan ditujukan untuk penarikan pajak maupun kepentingan penegakan hukum.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan SE2026 di Hotel Grand Dian Bumiayu, Kabupaten Brebes, Rabu (12/8/2026).

Dalam forum tersebut, Abdul Fikri Faqih yang menjadi keynote speaker mengatakan, sensus ekonomi diperlukan untuk mendapatkan gambaran kondisi perekonomian secara lebih akurat.

“Ini betul-betul murni memotret dan secara kelompok. Jadi sangat penting untuk kepentingan basic data membangun ke depan,” kata Fikri dalam FGD yang dihadiri Kepala BPS Jawa Tengah Dr Ali Said MA dan Kepala BPS Brebes Windy Prabowo Setyawan.

Jika bukan untuk pajak, lalu apa manfaat data usaha yang dikumpulkan BPS? Menurut Fikri, data SE2026 akan menjadi bagian dari basis informasi pemerintah dalam melihat struktur dan kondisi perekonomian.

Data yang akurat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, menurutnya, hasil sensus harus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang ada di lapangan.“Siapa pun yang menjadi penguasa atau presiden di Indonesia harus punya basic data yang kuat dan akurat,” kata Fikri.

Kekhawatiran mengenai data sensus yang berkaitan dengan pajak diakui masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendataan. Fikri justru meminta pelaku usaha memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Sebab, data yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat memengaruhi kualitas gambaran ekonomi yang dihasilkan.“Kalau masih ada yang belum jujur, sampaikan apa adanya. Karena ini memotret, tidak akan kemudian diserahkan ke tugas pajak,” katanya.

Kepala BPS Jawa Tengah Dr Ali Said MA menegaskan kerahasiaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SE2026.

Data yang dihimpun petugas tidak ditujukan untuk dibagikan secara individual kepada pihak lain untuk kepentingan di luar sensus.

Informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan statistik mengenai kondisi perekonomian. Jaminan kerahasiaan itu diharapkan membuat pelaku usaha lebih terbuka saat memberikan informasi kepada petugas.

Di sisi lain, BPS juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi. Dalam pelaksanaan SE2026, petugas tidak memungut biaya, tidak menagih utang, dan tidak melakukan pemungutan pajak.

Dari sisi pelaksanaan, pendataan SE2026 di Jawa Tengah telah mencapai lebih dari 90 persen. Ali menyebut tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Pelaku usaha dinilai cukup terbuka menerima kedatangan petugas.“Partisipasi masyarakat sangat bagus di Jawa Tengah, sangat tinggi. Artinya mereka mau didata dan mau menerima petugas dengan baik,” jelasnya.

Tag: se2026

Khawatir Data Usaha Dipakai untuk Pajak? BPS Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Dijamin Rahasia