Menagih Substansi Revisi RTRW Kota Tegal

Oleh : Abdullah Sungkar

Ahli perancangan kota

Pemerintah Kota Tegal kembali mengundang stakeholder ruang kota, untuk Konsultasi Publik yang kedua guna Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Tegal, pada Rabu, 3 Juni 2026

Sesuai undangan, maka materi masukan yang diharapkan oleh konsultan dan birokrat perencana ruang kota agar lebih 'substance' dari Konsultasi Publik yang pertama.

Untuk itu, tentu stakeholder yang diundang juga berharap para perencana ruang kota dan konsultan juga lebih substance dalam penjelasan tentang apa yang akan berubah pada ruang Kota Tegal, apa sebab dan penyebab perubahan tersebut dan ilustrasi bagaimana wajah Kota Tegal setelah tata ruang wilayahnya mengalami perubahan.

Hal ini belum secara jelas dan detail terlihat pada Konsultasi Publik pertama.

Dengan asumsi dasar visi dan misi wali kota Tegal dan RPJMD masih tetap sebagai kota dagang, jasa, industri dan bahari, maka revisi RTRW yang digagas juga merupakan wadah bagi aktivitas dagang, jasa, industri dan aktivitas kawasan pesisir kota yang kondusif bagi bisnis dan industri pada bidang-bidang yang divisikan.

Sehingga peta RTRW yang baru dapat secara jelas dan tegas menunjukkan garis-garis dealeniasi fungsi dan pola ruang yang sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan daratan kota dan pesisir pantai yang mendukung aktivitasnya.

What's next?

Pertanyaan ini yang penting untuk dijawab dalam narasi spasial ruang kota oleh para konsultan dan birokrat perencana Kota Tegal.

Misal, jika wilayah pesisir akan digunakan untuk alokasi ruang pariwisata, maka akan diletakkan dimana.

Sebagai contoh, kondisi existing Pantai Alam Indah atau PAI Kota Tegal, yang masih hak sewa dan BUMN Pelindo.

Pengembangan objek wisata PAI, secara legal akan terkendala karena riskan bagi pemerintah Kota Tegal atau pihak swasta untuk berinvestasi besar di atas lahan hak sewa.

Juga masalah setting ruang kegiatan ekonomi pesisir dalam komoditas perikanan, industri perkapalan, pelabuhan niaga dan pelabuhan pendaratan ikan pada garis pantai yang kurang dari tiga atau empat kilometer.

Kecamatan Tegal Timur sudah ditetapkan sebagai pusat aktivitas kota, baik bisnis maupun pemerintahan.

Hal ini akan mempunyai hambatan, karena pusat bisnis pada umumnya terletak pada posisi existing yang sudah mengalami pelapukan atau decay.

Apa strategi ruang yang digagas untuk mengatasi kendala ruang tersebut.

Jika ada pusat kota, maka tentu akan ada sub pusat kota yang merupakan penghalus istilah daerah pinggiran.

Bagaimana RTRW yang baru nantinya dapat menjembatani kesenjangan fisik dan aktivitas kota antar wilayah kecamatan.

Selain masalah spasial yang akan dipetakan, juga harus dinarasikan dalam uraian panjang tentang aktivitas ekonomi dan sosial, serta pengadaan ruang publik yang mendorong penampilan wajah kota yang lebih urbanized, terutama di kecamatan Tegal Selatan dan Margadana.

Intinya, Revisi RTRW harus mampu memindahkan dan memetakan janji kampanye wali kota serta RPJMD dalam bentuk fungsi dan pola ruang yang kondusif dan supportive bagi aktivitas urban economies.

Dan juga alokasi ruang publik yang adil dan demokratis tanpa sekat sosial dan sekat ekonomi bagi akses semua warga kota Tegal dan pengunjung dari wilayah sekitar atau hinterland.

Tag: Urban planning

Menagih Substansi Revisi RTRW Kota Tegal