TPU Cleret Tegal Dibagi Dua, Pemkot Tetapkan Area Pemakaman Muslim dan Non muslim

TEGAL, puskapik.com - Pemerintah Kota Tegal menetapkan pengelompokan Tempat Pemakaman Umum atau TPU Cleret menjadi dua kawasan, yakni untuk pemakaman muslim dan non muslim.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 400.11.3/240/2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026.

Pengelompokan TPU yang berlokasi di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, itu disosialisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal, Jumat 13 November 2026.

Sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat Bakesbangpol tersebut, juga membahas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji mengatakan, sosialisasi diperlukan agar masyarakat dan pihak terkait memahami kebijakan pemerintah daerah beserta landasan hukumnya.

Budi berharap, kedua regulasi tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, sehingga mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan saling menghormati.

Baca Juga: Tim Dokter Kecil Puskesmas Pangkah Raih Juara I Lomba Dokter Kecil HKN ke-62 Kabupaten Tegal 2026

Plt Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal, Budio Pradipto menjelaskan, pengelompokan TPU Cleret mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial budaya serta asas penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Dalam keputusan wali kota tersebut, Kelompok A diperuntukkan bagi pemakaman orang yang ketika meninggal dunia beragama Islam.

Area ini berada di atas tanah milik Pemkot Tegal berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 seluas 9.978 meter persegi dan Nomor 143 seluas 30.510 meter persegi.

Sementara Kelompok B, diperuntukkan bagi pemakaman orang yang ketika meninggal dunia beragama bukan Islam atau non muslim.

Lokasinya berada di atas tanah milik Pemkot Tegal berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 88, 89, 90, 91, dan 92 dengan total luas 15.000 meter persegi.

Budio menyampaikan, pengelompokan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pemakaman.

"Dengan begitu, penggunaannya bisa berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Budio.

Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman serta Perda Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemakaman.

Selain pengaturan TPU, sosialisasi juga menyoroti penguatan toleransi melalui Perda Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2026.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Tegal, Ahmad Firdaus Muhtadi, menilai regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati keberagaman.

Sebab, menurut Firdaus, penguatan toleransi tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial.

"Dibutuhkan kebijakan yang menjadi pedoman pembinaan masyarakat secara berkelanjutan," kata Firdaus.

Baca Juga: Polres Tegal Bongkar Penyalahgunaan Pertalite di Kramat, Dua Pelaku Diamankan

Dalam Perda tersebut, nilai toleransi dan kehidupan multikultural masuk dalam materi pembinaan sebagaimana diatur Pasal 16 huruf f.

Kemudian Pasal 19 menekankan peran bahasa dan budaya lokal dalam menumbuhkan sikap terbuka, egaliter serta saling menghormati.

Sedangkan Pasal 22 memperkuat sikap saling menghormati antarumat beragama, antar suku dan antar golongan.

Firdaus berharap, pemahaman terhadap regulasi tersebut dapat semakin memperkuat kerukunan masyarakat Kota Tegal.

Firdaus juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh pihak, agar kebijakan pengelompokan TPU Cleret dapat diterapkan secara tertib dengan tetap memperhatikan kerukunan antarumat beragama.***