WFH ASN Kota Tegal Tetap Jalan Meski BBM Turun, Ini Alasannya

TEGAL, puskapik.com - Kebijakan work from home atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tetap diberlakukan meski harga bahan bakar minyak mulai turun dan situasi global berangsur mereda.

Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono mengatakan, kebijakan tersebut masih menjadi bagian dari upaya pemulihan atau recovery kondisi ekonomi yang terdampak dinamika global, termasuk situasi di Timur Tengah.

"Kita masih recovery terhadap situasi yang ada di Timur Tengah, yang mungkin saja masih berjalan. Ini kan baru dimulai gencatan senjata informasinya," ujar Agus Dwi, saat ditemui puskapik.com di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis 9 April 2026.

Baca Juga: CFN Alun-alun Tegal Diprotes, Pedagang Mengadu hingga ke Presiden

Menurut Agus Dwi, Pemerintah Kota Tegal juga masih mengacu pada arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam menerapkan transformasi budaya kerja ASN.

"Yang jelas, kita masih mengikuti petunjuk pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri," kata Agus Dwi.

Agus Dwi menambahkan, penerapan WFH saat ini masih dalam tahap awal, sehingga belum bisa diukur tingkat keberhasilannya.

Baca Juga: Ngopi Bareng di Angkringan, Ahmad Luthfi Kulakan Masalah dan Aspirasi Petani

Namun, kebijakan tersebut tetap akan didorong sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja ASN.

"WFH baru kita mulai, kita belum bisa mengukur tingkat keberhasilannya. Jadi kita akan dorong sepenuhnya," ucap Agus Dwi.

Agus Dwi berharap, kondisi perekonomian nasional dapat segera pulih dalam waktu dekat.

"Semoga recovery situasi perekonomian nasionalnya segera membaik. Mungkin kurang lebih satu sampai dua bulan sudah mulai pulih," kata Agus Dwi.

Agus Dwi juga mengungkapkan, pelaksanaan WFH sudah mulai berjalan, termasuk rencana kegiatan yang mendorong gaya hidup sehat bagi ASN.

"WFH minggu ini sudah kita lakukan. Jumat besok kita akan bersama-sama naik sepeda, ada yang jalan kaki dan berlari," jelas Agus Dwi.

Lebih lanjut, Agus Dwi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN.

Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD tetap menjalankan work from office atau WFO, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Sesuai ketentuan, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pelayanan publik dan kebersihan tidak WFH. Termasuk juga pejabat eselon II dan III," jelas Agus Dwi.

Dengan demikian, kebijakan WFH hanya diterapkan pada sebagian ASN sebagai bagian dari langkah efisiensi.

"Jadi sebenarnya hanya mengatur pada sebagian kecil, yang diperlukan untuk melakukan efisiensi," tegas Agus Dwi yang juga Ketua PMI Kota Tegal.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkot Tegal juga mulai melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk pembatasan perjalanan dinas.

"Pada prinsipnya, surat edaran itu dimaknai kita harus mulai penghematan, kepada siapapun, baik yang hadir di kantor dan sebagainya. Termasuk membatasi perjalanan dinas, yang itu sudah mulai kita lakukan," pungkas Agus Dwi.