10 Provinsi Perkuat Kolaborasi Energi Bersih, Sampah, dan Giant Sea Wall
10 provinsi sepakat perluas kolaborasi energi bersih, pengelolaan sampah, dan giant sea wall guna perkuat ekonomi serta capai target zero sampah 2028.
SEMARANG, puskapik.com – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperluas kolaborasi dengan menyepakati tiga fokus kerja sama baru, yakni ketahanan energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall lintas provinsi. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Tiga klaster baru tersebut melengkapi enam sektor kerja sama yang telah disepakati sebelumnya pada 2025, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kesepuluh provinsi yang melakukan penandatangan kesepahaman bersama yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga: Bupati Tegal Tinjau Perbaikan Ruas Balamoa-Kemantran, Progres Capai 83%
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan hasil rapat kerja tahun ini harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh daerah melalui evaluasi dan penyusunan langkah konkret di masing-masing wilayah.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing segera melakukan evaluasi, paparan, dan membahas implikasi hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Semarang.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sampah tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas kabupaten/kota bahkan antardaerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Baca Juga: Dispaperta Batang Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Iduladha 2026
Ia mencontohkan distribusi komoditas pangan Jawa Tengah seperti cabai dan bawang merah yang selama ini telah menyuplai banyak daerah, namun di sisi lain harga di wilayah produsen justru sempat mengalami lonjakan.
Selain pangan, isu energi juga menjadi perhatian serius menyusul dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujar Luthfi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mencapai sekitar 62 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan enam rencana aksi yang telah disepakati pada 2025 benar-benar berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi munculnya agenda baru terkait energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi PR bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, Bima Arya menekankan pentingnya pembangunan konektivitas distribusi agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Menurutnya, kepala daerah perlu turun langsung mengatasi persoalan infrastruktur distribusi pangan.
