Ahmad Luthfi: Hentikan Birokrasi Rutinitas, Wujudkan Perubahan Nyata

SEMARANG, puskapik.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII untuk tidak sekadar pulang membawa sertifikat.

Mereka dipacu melahirkan terobosan yang mampu mentransformasi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat di daerah masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).

Baca Juga: Minat Tinggi, 16 Ribu pelanggan Lansia Gunakan Fasilitas Tarif Reduksi 20 Persen di Stasiun Pekalongan

Menurutnya, keberhasilan pelatihan kepemimpinan tidak diukur dari kelulusan peserta, melainkan dari perubahan yang mampu mereka ciptakan setelah kembali ke instansi masing-masing.

“Harapannya nanti setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Tekanan fiskal, dinamika geopolitik global, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mengharuskan setiap pemimpin mampu berpikir adaptif dan berani melakukan inovasi.

Baca Juga: Siswa SMP di Pemalang Meninggal, Diduga Korban Bullying dan Kekerasan

Karena itu, kata Luthfi, kepemimpinan bukan sekadar menguasai teori, tetapi kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, dan memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” ujarnya.

Luthfi juga mengingatkan bahwa persoalan pemerintahan tidak bisa diselesaikan secara parsial ataupun mengandalkan satu orang. Kunci keberhasilan pembangunan adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

“Mengatasi suatu problem juga tidak bisa sendiri-sendiri. Kita mengatasi problem tidak bisa one man show, parsial, kasus per kasus, tetapi harus kolaboratif secara bersama-sama,” tegasnya.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Sinergi perlu dibangun mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah provinsi ini mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional. Capaian tersebut, katanya, merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah, bukan keberhasilan satu institusi semata.

Model kolaborasi serupa, lanjutnya, perlu diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.