Inpres Jalan Daerah Dongkrak Akses dan Ekonomi, Jateng Prioritaskan Jalur Wisata dan Sentra Ekonomi Baru

PATI, puskapik.com - Pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dinilai mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Melihat dampak tersebut, Jawa Tengah mengarahkan usulan IJD berikutnya untuk memperkuat konektivitas kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri peresmian IJD Tahun Anggaran 2025 sepanjang 1.151 kilometer secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Liburan Seru di Perpusda Kendal, Anak-anak Belajar Tari Balet Sambil Kembangkan Kepercayaan Diri

Peresmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan dipusatkan di Sampang.

Menurut Luthfi, program IJD menjadi instrumen penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Kehadiran program tersebut dinilai mampu membantu pembangunan infrastruktur jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Polres Kendal Ungkap Kasus Perempuan Tewas di Selokan Weleri, Pelaku Ditangkap di Luar Kota

“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” katanya.

Berdasarkan data, IJD Tahun Anggaran 2025 di Jawa Tengah mencakup 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah dengan total panjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran Rp 493,284 miliar.

Program tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota. Dari seluruh daerah penerima, Blora memperoleh alokasi terbesar dengan penanganan jalan sepanjang 20,81 kilometer senilai Rp 93,21 miliar.

Luthfi menjelaskan, bantuan pemerintah pusat melalui IJD sangat membantu daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Apalagi, alokasi anggaran jalan dari pemerintah provinsi pada 2026 menurun dibanding tahun sebelumnya.

“Anggaran kita pada 2025 Rp870 miliar untuk jalan, tahun 2026 tinggal Rp 300 miliar. Jadi sangat kecil sekali dengan adanya keterbatasan fiskal. Ini yang kami harapkan dengan adanya IJD akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya.

Melihat manfaat yang dihasilkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter untuk program IJD berikutnya.

Jika disetujui pemerintah pusat, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.

Luthfi menegaskan, arah pembangunan infrastruktur pada 2027 akan difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, jalan menuju destinasi wisata dan desa wisata menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan program.

“Prioritasnya jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegasnya.

Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan provinsi.

Target kemantapan jalan provinsi pada 2026 ditetapkan kembali mencapai 94 persen setelah mengalami penurunan akibat musim hujan panjang pada 2025.

“Prinsip 2026 kita habiskan infrastruktur kita untuk menjadi mantap kembali,” kata Luthfi.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menyebut bantuan IJD telah memberikan dampak signifikan bagi daerahnya. Selain memperbaiki ruas jalan perbatasan dan antarkecamatan, program tersebut juga membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan berdampak pada kenaikan nilai jual objek pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengatakan IJD Tahun Anggaran 2025 menangani 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi.

Infrastruktur tersebut berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas lain dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” kata Prabowo. **