Jateng Siapkan Pekerja Migran Profesional untuk Pasar Global
Pemprov Jateng dukung program pencetakan pekerja migran profesional. Didukung pendidikan vokasi dan pelatihan, PMI diharapkan kompeten, terlindungi, dan siap kerja.
SEMARANG, ouskapik.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat dalam mencetak pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor profesional. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Jateng memiliki ekosistem pendidikan vokasi dan pelatihan yang kuat untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang kompeten, terlindungi, serta mampu menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong terbesar pekerja migran Indonesia. Data penempatan PMI asal provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Tekan Gejolak Harga, Pemprov Jateng Gelar 333 Kali Gerakan Pangan Murah
Pada 2021 tercatat sebanyak 17.440 PMI asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri. Jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 47.493 orang pada 2022 dan kembali naik menjadi 64.566 pada 2023. Pada 2024 jumlahnya mencapai 66.610 PMI, sementara pada 2025 tercatat 62.276 orang.
Beberapa daerah yang menjadi penyumbang terbesar PMI di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.
“Pekerja migran ini sebenarnya juga duta investasi kita di luar negeri. Jangan sampai mereka justru menjadi korban karena proses pemberangkatan yang tidak sesuai aturan,” kata Ahmad Luthfi.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mendukung langkah Kementerian P2MI untuk memperkuat kapasitas pekerja migran sekaligus membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh. Menurutnya, kesiapan tersebut didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah.
Di Jawa Tengah terdapat berbagai fasilitas penyiapan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat dimaksimalkan untuk mencetak pekerja migran profesional.
“Mulai dari kesiapan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional harus disiapkan. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja dan terlindungi,” ujarnya.
