Sensus Ekonomi 2026 di Jateng Capai 95 Persen, Anggota DPR RI Fikri Faqih: Akurasi Data Penting
Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan pengarahan tentang pentingnya sensus ekonomi guna memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
SLAWI, puskapik.com - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Grand Dian Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa 11 Agustus 2026.
Dalam kesempatan ini, Fikri Faqih memberikan pengarahan tentang pentingnya sensus ekonomi guna memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, Fikri mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan data yang akurat.
Baca Juga: Harga Pakan Tinggi, Peternak di Batang Bagikan Ayam ke Warga Usai Gelar Aksi
"Karena itu, masyarakat harus jujur karena data ini akan digunakan 10 tahun mendatang," kata Fikri ketika ditemui usai FGD Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Fikri, Sensus Ekonomi menjadi bagian penting, karena metode sensus data lebih akurat, kendati ada metode lain di antaranya survei.
"Akurasi data akan menjadikan basic dalam tiga pilar utama Sensus Ekonomi sebagai fondasi pembangunan. Pilar pertama Sensus Ekonomi, yakni dasar kebijakan pemerintah atau lembaga lainnya,"ujarnya.
Selain itu, lanjut Fikri, sensus juga sebagai peta potensi usaha. "Orang bisa melihat data sensus untuk peluang berbisnis. Seperti saat ini, banyak yang menjadi afiliator dan hasilnya banyak,"lanjut Legislator dari PKS ini.
Data Evaluasi Program
Fikri juga menyebutkan, Sensus Ekonomi juga bisa menjadi data evaluasi program.
"Data sensus menunjukan program yang telah berjalan, apakah masih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Jika arah program sudah tidak relevan, maka data sensus bisa digunakan untuk rencana program kedepan."
Sensus Ekonomi ini, lanjut Fikri, untuk memotret ekonomi selama 10 tahun terjadi. Dulu manual sekarang sudah digital, dan jenis-jenis usaha yang berbeda.
Baca Juga: Disperpusip Usulkan Kawasan Monumen GBN Slawi Jadi Zona Literasi, Ini Konsepnya
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said MA menjelaskan, Sensus Ekonomi tidak hanya mendapat usaha, tapi juga mendata ekonomi keluarga.
Data itu bisa melihat ekonomi menyeluruh di Indonesia. Kendala teknis yang terjadi di lapangan, yakni masyarakat menganggap Sensus Ekonomi berkaitan dengan pajak.
