Jalur Cepat Orang Dekat Kekuasaan; Privilege, Posisi Strategis, atau Percepatan Karier

Rudi Yahya

Pengamat Kebijakan Publik asal Purbalingga

Loyalitas memang penting dalam pemerintahan. Namun, ketika kedekatan dengan penguasa menjadi faktor utama dalam pengisian jabatan publik, meritokrasi dapat kehilangan maknanya.

Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang yang sangat berharga.

Seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang diyakini mampu menjaga rahasia, mengawal kebijakan, dan menerjemahkan visi politik ke dalam kerja pemerintahan.

Baca Juga: Gubernur Luthfi Jadikan Pancasila Penggerak Program Kerakyatan di Jateng

Karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang dekat penguasa sering memperoleh posisi strategis.

Fenomena tersebut bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa Presiden Sukarno, pernah muncul kisah yang kerap dijadikan ilustrasi tentang kuatnya pengaruh pusat kekuasaan terhadap perjalanan karier seseorang.

Dalam pidato Hari Veteran tahun 1959, Sukarno menyebut Kolonel Sambas Atmadinata sebagai brigadir jenderal.

Baca Juga: Disaksikan Gibran dan Sekda Jateng, 2.570 Lentera Perdamaian Menghiasi Langit Borobudur

Padahal saat itu kenaikan pangkat tersebut belum resmi diberikan. Namun demi menjaga wibawa kepala negara, Sambas kemudian benar-benar memperoleh pangkat bintang satu.

Terlepas dari berbagai versi yang berkembang mengenai kisah tersebut, cerita itu menunjukkan bagaimana pengaruh seorang pemimpin dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam sistem politik yang berpusat pada figur.

Puluhan tahun kemudian, pola yang mirip masih dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Kehadiran orang-orang dekat presiden di posisi penting pemerintahan selalu menjadi perhatian publik.

Di satu sisi, kondisi itu dianggap wajar karena kepala negara membutuhkan pembantu yang dipercaya.

Di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah jabatan strategis diberikan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, atau lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal?