Jalur Cepat Orang Dekat Kekuasaan; Privilege, Posisi Strategis, atau Percepatan Karier

Rudi Yahya

Pengamat Kebijakan Publik asal Purbalingga

Loyalitas memang penting dalam pemerintahan. Namun, ketika kedekatan dengan penguasa menjadi faktor utama dalam pengisian jabatan publik, meritokrasi dapat kehilangan maknanya.

Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang yang sangat berharga.

Seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang diyakini mampu menjaga rahasia, mengawal kebijakan, dan menerjemahkan visi politik ke dalam kerja pemerintahan.

Baca Juga: Gubernur Luthfi Jadikan Pancasila Penggerak Program Kerakyatan di Jateng

Karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang dekat penguasa sering memperoleh posisi strategis.

Fenomena tersebut bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa Presiden Sukarno, pernah muncul kisah yang kerap dijadikan ilustrasi tentang kuatnya pengaruh pusat kekuasaan terhadap perjalanan karier seseorang.

Dalam pidato Hari Veteran tahun 1959, Sukarno menyebut Kolonel Sambas Atmadinata sebagai brigadir jenderal.

Baca Juga: Disaksikan Gibran dan Sekda Jateng, 2.570 Lentera Perdamaian Menghiasi Langit Borobudur

Padahal saat itu kenaikan pangkat tersebut belum resmi diberikan. Namun demi menjaga wibawa kepala negara, Sambas kemudian benar-benar memperoleh pangkat bintang satu.

Terlepas dari berbagai versi yang berkembang mengenai kisah tersebut, cerita itu menunjukkan bagaimana pengaruh seorang pemimpin dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam sistem politik yang berpusat pada figur.

Puluhan tahun kemudian, pola yang mirip masih dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Kehadiran orang-orang dekat presiden di posisi penting pemerintahan selalu menjadi perhatian publik.

Di satu sisi, kondisi itu dianggap wajar karena kepala negara membutuhkan pembantu yang dipercaya.

Di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah jabatan strategis diberikan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, atau lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena birokrasi modern pada dasarnya dibangun di atas prinsip meritokrasi.

Jabatan publik seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

Kedekatan dengan pemimpin mungkin menjadi nilai tambah, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya pertimbangan.

Sosiolog Jerman, Max Weber, sejak lama menegaskan bahwa kekuatan negara modern terletak pada birokrasi yang profesional dan rasional.

Institusi yang sehat tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan pada sistem yang mampu bekerja secara konsisten siapa pun pemimpinnya.

Ketika hubungan personal lebih dominan daripada kapasitas, institusi berisiko kehilangan independensi dan profesionalismenya.

Pandangan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Niccolò Machiavelli. Ia mengakui pentingnya loyalitas bagi stabilitas kekuasaan.

Namun sejarah juga menunjukkan bahwa lingkar dalam yang terlalu kuat sering kali menciptakan ruang yang sempit bagi kritik, koreksi, dan kontrol terhadap pengambilan keputusan.

Di sinilah letak tantangan pemerintahan modern. Loyalitas dan profesionalisme tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Negara membutuhkan aparatur yang setia pada tujuan pemerintahan sekaligus memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas secara efektif dan akuntabel.

Jika budaya "orang dekat" terus dianggap sebagai jalur paling cepat menuju jabatan strategis, birokrasi dapat berubah menjadi arena perebutan akses kekuasaan.

Dalam kondisi demikian, kualitas pelayanan publik berpotensi tersisih oleh pertimbangan politik dan hubungan personal.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pemerintahan yang terlalu bergantung pada lingkar dalam mungkin tampak kokoh dalam jangka pendek.

Namun dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut dapat melemahkan institusi karena keberlangsungan sistem menjadi terlalu bergantung pada individu, bukan pada mekanisme yang sehat.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa banyak orang dekat yang menduduki posisi penting.

Ukuran yang lebih relevan adalah apakah mereka yang dipercaya benar-benar mampu menunjukkan kinerja, integritas, dan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan loyalitas kepada pemimpin, tetapi juga kesetiaan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Sebab negara yang kuat lahir dari institusi yang kuat, bukan semata-mata dari kuatnya lingkar kekuasaan di sekitar seorang pemimpin.Judul utama: Jalur Cepat Orang Dekat Kekuasaan.