Plt Bupati Pekalongan Minta Kebutuhan Telur MBG Disuplai dari Peternak Lokal

PEKALONGAN, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong agar kebutuhan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuplai dari peternak lokal.

Langkah ini dinilai penting agar program nasional tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi peternak dan pelaku usaha pangan di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat 12 Juni 2026.

Menurut Sukirman, evaluasi MBG kali ini menitikberatkan pada penguatan rantai pasok bahan baku agar petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal memperoleh porsi yang lebih besar dalam penyediaan kebutuhan program.

Baca Juga: 38 Tim Ikuti Turnamen Bola Voli Piala Kapolres Pemalang, Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80

"Fokus pembahasan hari ini adalah bagaimana rantai pasokan bahan baku bisa lebih melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Selama ini masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, termasuk terkait harga dan mekanisme distribusi," ujarnya.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam rapat adalah rendahnya keterlibatan peternak telur lokal dalam memasok kebutuhan MBG.

Padahal, Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia.

Menurut Sukirman, masih terdapat persoalan harga yang membuat rantai distribusi belum berjalan optimal dan berpotensi merugikan peternak maupun pedagang.

"Pembahasan banyak mengarah pada komoditas telur. Kita mencari solusi terbaik agar peternak lokal dapat terakomodasi dalam rantai pasok bahan baku MBG tanpa merugikan pihak manapun," jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah provinsi setelah adanya aspirasi dari asosiasi peternak telur di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan peternak petelur yang mengaku belum merasakan dampak signifikan dari Program MBG.

Menurutnya, kapasitas produksi telur di Jawa Tengah sangat besar, namun tingkat penyerapannya untuk kebutuhan MBG masih jauh dari harapan. Di sisi lain, harga telur di pasaran saat ini berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

"Produksi telur kita melimpah, tetapi yang terserap untuk Program MBG masih sangat kecil. Harga pasar juga berada di kisaran Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram, sementara harga acuannya Rp26 ribu. Ini yang sedang kita carikan solusinya bersama," kata Taj Yasin.

Ia menegaskan bahwa bahan baku Program MBG harus berasal dari masyarakat lokal sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan di daerah.

"Kita ingin bahan baku diambil dari masyarakat sendiri, tetapi jangan sampai merugikan mereka. Program ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya," tegasnya.

Selain membahas rantai pasok bahan baku, rapat juga menyoroti kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memenuhi berbagai standar dan sertifikasi, mulai dari Sertifikat Higiene Sanitasi Lingkungan dan Sarana (SHLS), sertifikat chef, sertifikat halal, hingga sistem keamanan pangan HACCP.

Baca Juga: Muhammad Bobby Dewantara Jadi Ketua Paguyuban Mitra MBG Pemalang

Data yang dipaparkan menunjukkan masih banyak SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Dari 4.060 SPPG yang beroperasi, baru 3.345 yang memiliki SHLS, sekitar 1.310 tenaga telah mengantongi sertifikat chef, dan hanya 575 SPPG yang memiliki sertifikat halal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan tersebut guna menjamin keamanan, kualitas, dan kehalalan makanan yang disajikan dalam Program MBG.***