GRIB Jaya Kritik Rotasi Massal Kepsek di Pemalang, Pertanyakan Urgensi Kebijakan
GRIB Jaya Pemalang kritik rotasi massal kepala sekolah dan minta Pemkab transparan soal dasar kebijakan agar tak merugikan dunia pendidikan.
PEMALANG, puskapik.com – Rotasi dan pengangkatan kepala sekolah secara massal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kebijakan itu dinilai menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait alasan dan dasar penempatannya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Muliadi, menilai kebijakan penataan kepala sekolah seharusnya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kompetensi yang jelas, bukan dipengaruhi faktor kedekatan ataupun kepentingan tertentu.
Baca Juga: Peringati Idul Adha 1447 H, Polres Tegal Salurkan 6 Sapi dan 27 Kambing ke Warga dan Pesantren
”Kalau rotasi dilakukan besar-besaran, publik pasti bertanya apa urgensinya. Jangan sampai kepala sekolah berprestasi justru dipindahkan tanpa alasan yang jelas,” tegas Muliadi, Rabu 27 Mei 2026.
Ia menyebut, dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan para tenaga pendidik di lapangan. Beberapa guru, kata dia, harus menjalankan tugas di wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga dinilai mempengaruhi efektivitas kerja dan mengesampingkan sisi kemanusiaan.
Baca Juga: Kemenag Sidak Padepokan Padang Ati Pekalongan, Ternyata Belum Berizin dan Bukan Pondok Pesantren
GRIB Jaya juga meminta Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka proses rotasi tersebut secara transparan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
”Jika proses ini murni berbasis evaluasi profesional, pemerintah daerah harus berani menjelaskannya kepada publik secara terbuka,” tegasnya.
Muliadi menegaskan, pihaknya akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah. Bahkan, GRIB Jaya Pemalang menyatakan siap melakukan aksi turun ke jalan apabila persoalan tersebut tidak mendapat perhatian serius.
Meski demikian, ia menegaskan organisasinya tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Namun, GRIB Jaya akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan publik.
Selain menyoroti persoalan rotasi kepala sekolah, Muliadi juga mengkritisi sejumlah persoalan lain di Kabupaten Pemalang. Di antaranya penanganan sampah perkotaan yang dinilai belum optimal, pembangunan jalan dan drainase yang belum maksimal, hingga minimnya normalisasi sungai yang disebut menjadi penyebab banjir tahunan.
”Kami hanya ingin menjaga marwah dunia pendidikan dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Jangan korbankan profesionalisme demi kepentingan sesaat,” pungkasnya. **
