Optimalkan Pendapatan Daerah, Sekda Tegal Evaluasi Kinerja OPD di Rakor POK
Sekda Tegal evaluasi kinerja OPD, dorong optimalisasi pendapatan daerah, percepatan serapan anggaran, dan efisiensi belanja hadapi tekanan fiskal global
SLAWI, puskapik.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat mengoptimalkan pendapatan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) triwulan pertama tahun 2026 di Gedung Dadali, Rabu,22 April 2026.
Rakor ini digelar untuk mengevaluasi capaian kinerja serta memastikan penyerapan anggaran tetap berada pada jalurnya.
Baca Juga: Bulog Tegal dan Pemkot Perketat Distribusi Minyakita, Pedagang Wajib Kantongi NIB
Berdasarkan data evaluasi, realisasi fisik saat ini berada di angka 18,15 persen dari target 22,81 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah baru menyentuh 26,02 persen.
"Saat target tidak tercapai, yang kita butuhkan adalah langkah perbaikan nyata, bukan sekadar argumentasi," tegas Amir di hadapan para peserta rakor.
Secara khusus, Amir menyoroti sektor pajak yang realisasinya masih di bawah 20 persen.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Gaungkan Kolaborasi dan Aglomerasi Jateng di Serambi Mekkah
Ia meminta OPD pengelola pendapatan melakukan langkah progresif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
"Kuartal kedua adalah momentum krusial. Saya minta setiap instansi menggali potensi pendapatan baru demi pelayanan masyarakat yang lebih optimal," tambahnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal, Yosa Afandi, melaporkan adanya tren positif.
Pajak daerah tumbuh 8,9 persen dengan realisasi Rp65,3 miliar, sementara sektor retribusi meningkat signifikan hingga Rp92 miliar.
Yosa menargetkan Kabupaten Tegal masuk dalam tiga besar indeks Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun ini.
"Kami mengejar dana insentif sebesar Rp10 miliar. Namun, ini butuh kolaborasi antar-OPD untuk mendigitalisasi seluruh instrumen pendapatan," jelas Yosa
Di sisi lain, Kepala Bapperida Kabupaten Tegal, Faried Wajdy, mengingatkan agar OPD tidak hanya terpaku pada capaian Indikator Kinerja Utama seperti angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang melampaui target.
Ia menyoroti sektor pelayanan publik yang capaiannya masih di bawah 50 persen.
"Tindak lanjuti segera rekomendasi DPRD agar tidak menjadi beban evaluasi di masa mendatang," pesan Faried.
Menutup pembahasan, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal, Bangun Tri Raharjo, memaparkan kondisi fiskal daerah yang cukup menantang akibat tekanan ekonomi global. Dari postur APBD sebesar Rp2,9 triliun, 75 persen di antaranya masih bergantung pada dana transfer pusat.
Bangun menggambarkan keuangan daerah saat ini dalam posisi "kurus", karena hanya tersisa sekitar Rp237 miliar dana fleksibel untuk program prioritas setelah dikurangi belanja rutin dan mandatory.
"Sebagai langkah antisipasi pemotongan dana pusat, kami instruksikan efisiensi belanja, termasuk pemotongan biaya perjalanan dinas dan operasional kendaraan hingga 50 persen. Kami akan lakukan audit ketat terhadap penghematan energi di setiap instansi," pungkas Bangun. **
