Pemkab Tegal Dukung Uji Coba Digitalisasi Bansos, Perkuat Transparansi dan Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Pemkab Tegal dukung uji coba digitalisasi bansos untuk tingkatkan transparansi, kurangi salah sasaran, dan perkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial.
SLAWI, puskapik.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal menyatakan dukungan penuh terhadap uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi, efektivitas, serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, saat menerima kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Rumah Dinas Bupati, Kamis,16 April 2026.
Baca Juga: Universitas Bhamada Slawi Segera Buka Lima Prodi Baru, dari Hukum hingga Psikologi
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat sosialisasi, Februari 2026 lalu.
Kabupaten Tegal terpilih sebagai satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos.
Bupati Ischak menilai digitalisasi adalah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial di daerah.
Baca Juga: Jateng Bakal Miliki Mega Farm Sapi Perah Terbesar di Indonesia, Seluas 710 Hektare dan 30.000 Ekor
Menurutnya, masalah data penerima sering kali menjadi pemicu dinamika dan polemik di tingkat desa.
"Dengan digitalisasi, penyaluran diharapkan lebih transparan dan tepat sasaran. Kami siap menerima arahan pusat agar tahap uji coba ini berjalan sukses dan menjadi pembelajaran berharga bagi daerah," ujar Ischak.
Di sisi lain, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Muhammad Nuh Al Azhar, menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sektor perlindungan sosial.
"Mengingat wilayah Indonesia yang luas, pendekatan piloting ini lebih efektif untuk memetakan dan meminimalkan kendala lapangan sebelum diterapkan secara nasional," jelas Nuh.
Skema digitalisasi ini mencakup registrasi berbasis data kependudukan, verifikasi kelayakan melalui integrasi data lintas kementerian, hingga mekanisme penyaluran bantuan secara digital.
Integrasi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan sasaran, baik penerima yang tidak berhak (inclusion error) maupun warga miskin yang terlewat (exclusion error).
Selain membahas teknis pelaksanaan, pertemuan tersebut juga mengkaji kesiapan infrastruktur dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan sosial. **
