Terindikasi Terlibat Transaksi Judi Online, 4.300 Rekening Penerima Bansos di Kendal Diblokir

KENDAL, puskapik.com – Sebanyak 4.300 rekening penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat transaksi judi online sehingga diblokir pemerintah.

Jumlah tersebut ditemukan dari sekitar 48 ribu rekening penerima bansos untuk periode September 2026.

Pemblokiran dilakukan setelah pemerintah mendeteksi adanya transaksi yang dinilai berkaitan dengan aktivitas judi online.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kendal, Muntoha mengatakan, temuan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online tersebut tersebar di berbagai wilayah.

Tidak ada satu kecamatan tertentu yang disebut mendominasi kasus tersebut.

“Yang melakukan pemblokiran itu dari pemerintah. Kalau terindikasi terlibat transaksi judi online, langsung dicoret,” ujar Muntoha, Jumat 28 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut membuat ribuan penerima bansos harus kehilangan hak menerima bantuan untuk periode tersebut.

Rekening yang telah masuk dalam kategori terindikasi transaksi judi online tidak dapat digunakan untuk pencairan bansos.

Menurut Muntoha, sampai saat ini belum ada penerima yang rekeningnya diblokir mengajukan sanggahan kepada Dinsos Kendal.

Kondisi itu diduga karena sebagian warga belum mengetahui status rekeningnya atau belum melakukan pengecekan.

Apalagi, penyaluran bansos saat ini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima.

“Sekarang lewatnya transfer semua, tidak lewat kantor pos,” katanya.

Pemblokiran ribuan rekening tersebut menjadi perhatian karena bantuan sosial pada dasarnya diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat.

Namun, ketika rekening penerima terdeteksi digunakan untuk transaksi judi online, pemerintah mengambil tindakan dengan memblokir rekening tersebut.

Muntoha mengatakan, penerima yang terkena pemblokiran sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk kembali mengajukan bantuan. Namun, prosesnya tidak mudah karena harus memenuhi sejumlah persyaratan dan keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

Warga yang bersangkutan antara lain harus melakukan pemblokiran atau penutupan rekening bantuan serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran.

“Untuk bisa mengajukan kembali bisa, tetapi syaratnya memang cukup berat. Karena pemerintah pusat menentukan kriterianya,” jelasnya.

Muntoha menegaskan, persoalan tersebut juga menunjukkan pentingnya pemutakhiran data penerima bansos secara berkala.

Selain mendeteksi rekening yang terindikasi transaksi judi online, pemerintah terus memperbarui data tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran dalam mengusulkan perubahan data apabila kondisi ekonomi warga sudah tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Pengajuan dilakukan berdasarkan survei dan verifikasi kondisi warga di lapangan. Hasilnya kemudian diunggah ke sistem untuk dianalisis pemerintah pusat.

Jika terdapat data yang dinilai anomali atau mencurigakan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diperintahkan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Yang menentukan akhirnya tetap pusat, bukan desa,” tegas Muntoha.

Di Kendal, pembaruan data dilakukan setiap bulan. Dalam satu bulan, rata-rata sekitar 100 hingga 150 kepala keluarga diusulkan untuk dilakukan pemutakhiran data.

Dengan adanya pemblokiran rekening yang terindikasi transaksi judi online, pemerintah berharap bantuan sosial tidak justru terseret dalam aktivitas yang merugikan masyarakat.

Bagi warga penerima bansos, bantuan yang diberikan pemerintah semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk aktivitas perjudian yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan persoalan sosial baru.***

Tag: penerima bansos

Terindikasi Terlibat Transaksi Judi Online, 4.300 Rekening Penerima Bansos di Kendal Diblokir