Fikri Faqih Singgung Sekolah Kurang Siswa dan Tantangan Pendidikan di Daerah
Anggota Komisi X DPR RI Fikri Faqih menyoroti mahalnya biaya kuliah, pendidikan karakter, dan sekolah yang kekurangan siswa saat workshop pendidikan di Kota Tegal.
TEGAL, puskapik.com - Mahalnya biaya kuliah hingga persoalan tata kelola yang belum terintegrasi, menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
Hal itu disampaikan Fikri saat menghadiri workshop pendidikan bertema Penguatan Tata Kelola Pendidikan yang Lebih Terintegrasi, Akuntabel dan Berkarakter di Hotel Riez Palace Tegal, Minggu 19 Juli 2026.
Kegiatan tersebut diikuti para guru dari wilayah Tegal, Brebes dan Slawi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh.
Baca Juga: 2.000 Pelari Padati Sukoharjo Spektakuler Run, Ahmad Luthfi: Lari Sehat, UMKM Menguat
Fikri menilai, salah satu persoalan utama pendidikan di Indonesia adalah masih adanya pendekatan sektoral antar kementerian dan lembaga.
"Anggaran pendidikan 20 persen sering diperdebatkan, besar, tapi faktanya masih banyak keluhan. UKT masih tinggi, bahkan ada mahasiswa yang sudah lolos SNBT atau SNBP tapi tidak daftar ulang, sekitar 10 persen," ujar Fikri.
Menurut Fikri, kondisi tersebut menjadi anomali. Sebagian memang diterima di luar negeri atau perguruan tinggi kedinasan, namun tidak sedikit yang gagal melanjutkan karena keterbatasan biaya.
Baca Juga: Gencarkan Sport Tourism di Jateng, Ahmad Luthfi Ikut Ramaikan Sukoharjo Run 2026
Fikri menegaskan perlunya integrasi kebijakan antar kementerian, termasuk pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi hingga kementerian lain yang terkait.
Selain itu, Fikri juga menyikapi persoalan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
"Kalau anggaran pendidikan digunakan untuk kepentingan lain, tentu akuntabilitasnya bermasalah. Ini berarti mengurangi hak warga negara. Harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Fikri.
Fikri menambahkan, persoalan pendidikan bukan hanya isu nasional, tetapi berdampak langsung ke daerah.
Salah satunya terkait transfer ke daerah yang berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengangkat guru, termasuk PPPK.
Di sisi lain, Fikri juga menyinggung tantangan baru dalam pendidikan, terutama terkait penggunaan media sosial oleh anak usia sekolah.
Menurut Fikri, lemahnya pengendalian membuat anak-anak semakin akrab dengan gadget, bahkan sejak usia sangat dini.
