Fikri Faqih Singgung Sekolah Kurang Siswa dan Tantangan P...

TEGAL, puskapik.com - Mahalnya biaya kuliah hingga persoalan tata kelola yang belum terintegrasi, menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.

Hal itu disampaikan Fikri saat menghadiri workshop pendidikan bertema Penguatan Tata Kelola Pendidikan yang Lebih Terintegrasi, Akuntabel dan Berkarakter di Hotel Riez Palace Tegal, Minggu 19 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diikuti para guru dari wilayah Tegal, Brebes dan Slawi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh.

Fikri menilai, salah satu persoalan utama pendidikan di Indonesia adalah masih adanya pendekatan sektoral antar kementerian dan lembaga.

"Anggaran pendidikan 20 persen sering diperdebatkan, besar, tapi faktanya masih banyak keluhan. UKT masih tinggi, bahkan ada mahasiswa yang sudah lolos SNBT atau SNBP tapi tidak daftar ulang, sekitar 10 persen," ujar Fikri.

Menurut Fikri, kondisi tersebut menjadi anomali. Sebagian memang diterima di luar negeri atau perguruan tinggi kedinasan, namun tidak sedikit yang gagal melanjutkan karena keterbatasan biaya.

Fikri menegaskan perlunya integrasi kebijakan antar kementerian, termasuk pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi hingga kementerian lain yang terkait.

Selain itu, Fikri juga menyikapi persoalan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.

"Kalau anggaran pendidikan digunakan untuk kepentingan lain, tentu akuntabilitasnya bermasalah. Ini berarti mengurangi hak warga negara. Harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Fikri.

Fikri menambahkan, persoalan pendidikan bukan hanya isu nasional, tetapi berdampak langsung ke daerah.

Salah satunya terkait transfer ke daerah yang berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengangkat guru, termasuk PPPK.

Di sisi lain, Fikri juga menyinggung tantangan baru dalam pendidikan, terutama terkait penggunaan media sosial oleh anak usia sekolah.

Menurut Fikri, lemahnya pengendalian membuat anak-anak semakin akrab dengan gadget, bahkan sejak usia sangat dini.

Hal ini berpotensi memengaruhi konsentrasi belajar dan perkembangan karakter.

"Problem kita sekarang ini serius, yaitu pendidikan karakter. Ini bukan isu sederhana. Sudah masuk ke berbagai hal, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga persoalan kesehatan mental," ujar Fikri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, penguatan karakter harus menjadi fokus dalam kebijakan pendidikan ke depan, meski tidak semua dapat diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Fikri juga mengingatkan para guru untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Kalau ingin sejahtera dan statusnya baik, guru juga harus meningkatkan kapasitas. Anak-anak sekarang sudah sangat akrab dengan teknologi, bahkan bisa jadi lebih menguasai daripada gurunya," kata Fikri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh, mengungkapkan masih adanya sekolah dasar negeri yang kekurangan siswa.

"Yang tidak memenuhi satu rombongan belajar sampai 50 persen itu sekitar 15 sekolah, khususnya SD negeri. Kalau SMP, semuanya sudah penuh," jelas Dewi.

Dewi menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah di Kota Tegal.

"Yang penting semua anak harus sekolah. Kalau ada yang belum tertampung, kami fasilitasi," pungkas Dewi. **