Kunker di Brebes, MenteriPKP Setujui Usulan 50 Ribu Rumah Subsid Untuk Jateng
Menteri PKP setujui usulan 50 ribu rumah subsidi Jateng saat kunker di Brebes, dorong ekonomi dan perluas akses hunian layak bagi masyarakat.
BREBES, puskapik.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyetujui
Usulan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, terkait kenaikan kuota rumah bersubsidi menjadi 50 ribu unit untuk masyarakat Jateng.
Persetujuan ini ditegaskan Maruarar saat kunjungan kerja ke Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Yakni, dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes.
Baca Juga: Bergantung BOS, Fikri Faqih : Tunggu Skema Sekolah Gratis di Tegal
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata MenterinPKP, Maruarar Sirait
Menurut dia, peningkatan kuota rumah subsidi akan memberi dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di Jateng. Terlebih jika dibarengi dengan program bedah rumah yang terus diperluas.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah. Kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ungkapnya.
Baca Juga: Berkat Usulan Ahmad Luthfi, Pembiayaan Rumah Subsidi di Jateng Capai 50 Ribu Unit
Dia mengatakan, Jateng juga menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Jateng tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes juga melonjak tajam. Jika pada 2025 hanya menyasar 20 unit rumah, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” katanya.
Namun demikian, lanjut dia, pihaknya mengingatkan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu merawat hunian yang telah direnovasi.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” sambungnya.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Ini harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Yakni, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota. Ini guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
Gunernur juga menyoroti pentingnya kepastian tata ruang bagi pengembang perumahan. Pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya.
Dalam kunjungan kerja Menteri PKP itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2,3 triliun.
Khusus di Brebes, peminatan KPP mencapai Rp 270,1 miliar dari 348 calon debitur, lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencapai sekitar Rp 206 miliar.
