Pemalang Mulai Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Prioritas

PEMALANG, puskapik.com – Ribuan petugas lapangan akan diterjunkan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pemalang sebagai langkah memperbarui data usaha dan memotret perkembangan ekonomi daerah.

Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 digelar di Ballroom Hotel R-Gina, Jumat 12 Juni 2026, sebagai tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Pencanangan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro dengan memukul gong serta penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026.

Baca Juga: Pemuda 18 Tahun di Pemalang Ditangkap Polisi, Diduga Jadi Pengedar Obat Keras, Barang Bukti 99 Pil

Penandatanganan komitmen itu melibatkan sejumlah unsur strategis, mulai dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Polres Pemalang serta berbagai organisasi pengusaha.

Komitmen tersebut menegaskan dukungan seluruh pihak dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Bupati Anom Widiyantoro menegaskan bahwa pencanangan tersebut menjadi titik awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjangkau 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang dengan dukungan sekitar 1.500 petugas lapangan.

“Sensus ini bukan sekadar pendataan, tetapi langkah strategis untuk menghadirkan data berintegritas sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Anom Widiyantoro.

Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas para petugas. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen yang telah disepakati melalui pakta integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Anom Widiyantoro juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar sehingga hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Baca Juga: Roadshow Duta Baca, Gol A Gong Perkuat Budaya Literasi di Brebes

“Kami juga mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antara BPS, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui sistem monitoring berbasis dashboard secara real time guna memastikan kualitas data,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Iman Santoso, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Menurutnya, sensus tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat basis data ekonomi nasional sekaligus memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Model Bisnis Baru

Teguh menilai banyak perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir sejak pelaksanaan sensus sebelumnya pada 2016. Perkembangan teknologi digital, kemunculan model bisnis baru, hingga perubahan perilaku konsumsi masyarakat menjadi aspek yang perlu didata.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita ingin menangkap seluruh dinamika tersebut secara lebih akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan ke depan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, jumlah usaha di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Jika pada 1986 tercatat sekitar 9 juta unit usaha, maka pada 2016 jumlahnya telah mencapai sekitar 26 juta unit usaha.

Kondisi tersebut menjadikan sensus kali ini penting untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai pertumbuhan sektor usaha nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS telah menyiapkan sekitar 1.250 petugas yang telah mengikuti pembekalan dan pelatihan. Sebagian besar petugas merupakan lulusan S1/D4 dengan keterlibatan akademisi, dosen, serta mahasiswa.

Para petugas akan bekerja dalam sekitar 143 tim, dengan komposisi satu pengawas yang membawahi tujuh petugas lapangan.

Melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sinergi lintas sektor, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan berskala nasional yang bertujuan memperbarui seluruh data usaha di Indonesia, termasuk menangkap perkembangan ekonomi digital dan berbagai model usaha modern yang terus berkembang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.***