PEKALONGAN, puskapik.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah merupakan sektor paling rawan praktik korupsi.

Ia mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar memperkuat transparansi, pengawasan, serta menutup celah konflik kepentingan dalam setiap proses pengadaan.

Peringatan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Kantor Pemkab Pekalongan, Senin (9/3/2026).

Baca Juga: Ratusan Jamaah Ikuti I’tikaf 10 Malam Terakhir Ramadan di Masjid Baitul Muttaqin Penaruban

Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik gratifikasi maupun kepentingan tertentu.

“Kajati dan Kapolres tempel inspektorat terkait dengan pendampingan. Baik OPD sampai tingkat desa, sehingga nanti tidak terulang lagi ada korupsi gratifikasi dan kawan-kawan,” kata Luthfi.

Ia menilai sektor pengadaan merupakan salah satu titik rawan penyimpangan yang kerap berujung pada pelanggaran hukum apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan proses pengadaan berjalan efisien dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan melanggar hukum. Ini di Pekalongan masih banyak belum terisi perangkat desa. Pastikan proses dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.

Dalam arahannya, Ahmad Luthfi juga menyinggung kasus operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati dan Pekalongan terkait dugaan suap dan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Ia menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan.

“Jangan ada lagi. Tidak ada lagi yang ketiga kalinya di tempat kita. Ini pelajaran yang sangat berharga,” tegasnya.