Pilgub Jateng 2029, Pemprov Siapkan Dana Cadangan Rp1,2 Triliun, Disisihkan Bertahap Mulai 2027
Pemprov Jateng menyiapkan dana cadangan Rp1,2 triliun untuk Pilgub 2029. Anggaran akan disisihkan bertahap mulai 2027 agar tidak membebani APBD sekaligus.
SEMARANG, puskapik.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar Rp1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2029.
Dana tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai 2027 agar pelaksanaannya tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen disela Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029, di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.
Baca Juga: Mercy Corps dan Pemprov Jateng Perkuat Ketahanan Iklim Lewat Kolaborasi Lintas Daerah
Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini, pembentukan dana cadangan merupakan langkah antisipatif agar pembiayaan Pilgub 2029 dapat dipersiapkan sejak dini, tanpa mengganggu program pembangunan maupun pelayanan publik.
"Tidak bisa kita anggarkan dalam waktu 1 tahun, sehingga dana cadangan ini kita anggarkan tiap tahun," kata Wagub yang memimpin Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, besaran dana yang akan dialokasikan diperkirakan sekitar Rp400 miliar setiap tahun selama tiga tahun. Dengan skema tersebut, total dana cadangan yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Baca Juga: RSUD Soewondo Kendal Jalani Survei Akreditasi, Bupati Targetkan Predikat Paripurna Dipertahankan
Gus Yasin berharap pembahasan Raperda tersebut segera rampung sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai membentuk dana cadangan.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, mengatakan pembentukan dana cadangan merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub 2029 dapat dibiayai secara terencana dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah bukan sekadar agenda politik lima tahunan, tetapi proses konstitusional yang membutuhkan dukungan pendanaan memadai.
Karena itu, mekanisme dana cadangan memungkinkan pemerintah daerah menyisihkan anggaran secara bertahap, sehingga beban pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu tahun anggaran.
"Dengan mekanisme tersebut, tekanan terhadap APBD dapat dikurangi sehingga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga," kata Hafidz.
Ia menambahkan, dana cadangan merupakan bentuk kesiapsiagaan fiskal menghadapi kebutuhan yang sudah dapat diproyeksikan sejak jauh hari, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan pembiayaan Pilgub secara bertahap, transparan, dan akuntabel.
Hafidz juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana cadangan harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, dana tersebut hanya boleh digunakan sesuai tujuan pembentukannya, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. **
