Satgas Tambang Kendal Akan Direvitalisasi, PAD Rp5 Miliar Jadi Target
Pemkab Kendal mengaktifkan kembali Satgas MBLB untuk memperkuat pengawasan tambang galian C dan mengoptimalkan PAD yang berpotensi mencapai Rp5 miliar.
KENDAL, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya menghidupkan kembali peran Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB) setelah keberadaannya dinilai belum berjalan optimal sejak dibentuk pada pertengahan 2025 lalu.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan aktivitas pertambangan sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar per tahun.
Ketua Satgas MBLB Kabupaten Kendal, Benny Karnadi, mengakui bahwa selama hampir satu tahun terakhir fungsi satgas belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Baca Juga: Menjadi Garda Terdepan Data Ekonomi, 949 Petugas Kendal Jalani Pelatihan Intensif
Evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berkala belum terlaksana secara maksimal sehingga sejumlah persoalan pertambangan masih terus bermunculan.
“Memang harus diakui masih banyak yang perlu dievaluasi. Sejak awal pembentukan, evaluasi belum berjalan maksimal sehingga ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan,” ujar Benny usai mengikuti rapat lintas sektoral penanganan dampak aktivitas galian C di Polres Kendal, Kamis (4/6/2026).
Menurut Benny, sektor pertambangan di Kabupaten Kendal memiliki peran strategis karena hampir seluruh kecamatan memiliki aktivitas pengambilan material tambang.
Baca Juga: Polres Tegal Kerahkan Bhabinkamtibmas Untuk Tracing TB Paru Hingga Pendampingan Minum Obat
Selain menjadi pemasok kebutuhan pembangunan daerah, material tambang dari Kendal juga banyak digunakan untuk mendukung proyek pembangunan di sejumlah wilayah sekitar.
Besarnya aktivitas tersebut berbanding lurus dengan potensi penerimaan daerah yang bisa diperoleh. Namun hingga saat ini capaian pajak sektor MBLB masih belum sesuai harapan.
Data yang dimiliki Pemkab Kendal menunjukkan sebelum Satgas MBLB dibentuk, penerimaan daerah dari sektor tersebut berkisar Rp1,5 miliar per tahun. Setelah pembentukan satgas pada pertengahan 2025, realisasi meningkat menjadi Rp1,8 miliar.
Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh dari potensi yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Karena itu, revitalisasi Satgas MBLB menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mempersempit kebocoran pendapatan daerah sekaligus memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.
“Potensi yang ada sangat besar. Kami ingin memastikan sektor ini bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial,” katanya.
